Baleg DPR Kaji Dualisme Organisasi Advokat

Baleg DPR Kaji Dualisme Organisasi Advokat
JAKARTA, SON- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengaku tengah melakukan kajian terkait pilihan-pilihan bentuk organisasi profesi Advokat untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat. Hal ini dilakukan Baleg dalam rangka membenahi polemik dualisme organisasi Advokat yang telah bertahun-tahun berlangsung tanpa penyelesaian.

Menurut Wakil Ketua Baleg, Dimyati Natakusumah, pembenahan ini diupayakan pihaknya dalam rangka membentuk suatu sistem organisasi yang tepat agar dapat berimplikasi langsung kepada kualitas kerja dari Advokat selaku bagian penegak keadilan. 

"Kita masih terus kaji bagaimana membangun sistem yang tepat, jangan sampai nanti organisasi yang kita bangun malah menimbulkan friksi dan menciptakan masalah baru," ujar Dimyati kepada wartawan, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Lebih jauh Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, bahwa terdapat beberapa pilihan organisasi profesi yang mungkin diterapkan terkait profesi Advokat. Beberapa pilihan tersebut diantaranya single bar asosiation, multi bar asosiatiton dan federation.

"Tapi intinya kan harus jelas, siapa yang membentuk siapa yang melakukan kaderisasi, siapa yang memberikan pendidikan dan pelatihan, siapa yang menegakan kode etik," jelas Dimyati.

Hal ini, kata Dimyati, sangat penting dalam rangka meningkatkan prestige dari Advokat itu sendiri yang tidak jarang kurang mendapat penghormatan baik dari masyarakat maupun penegak hukum lain.

"Bagaimana dalam beracara jangan sampai advokat itu dikecilkan dan tidak dianggap apa-apa dibandingkan penyidik, karena advokat itu sebenarnya bagian dari sistem penegakan hukum juga," tegas Dimyati.

Namu demikian, sambung Dimyati, sejauh ini organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia masih berkeras agar hanya organisasinya saja yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang. Dicontohkan Dimyati, saat pihaknya melakukan audiensi baik dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) masing-masing menginginkan nama organisasinyalah yang diakui dalam UU Advokat.

"Jadi KAI maunya nama organisasinya itu KAI begitu juga Peradi. Tapi, kita tidak memihak kekiri dan ke kanan. Intinya kita hanya mementingkan bagaimana keadilan tercipta, makannya ini terus kita kaji," tandas Dimyati. (Heru Budhiarto)
Kamis, 17 Januari 2013 - 14:56
http://www.sorotnews.com/berita/view/baleg-dpr-kaji-dualisme.4834.html