DPR Sahkan 5 Daerah Otonom Baru

DPR Sahkan 5 Daerah Otonom Baru
JAKARTA, SON– Ketua Komisi II, Agun Gunanjar, menyampaikan laporan Komisi II DPR terkait dengan pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Undang Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dalam sidang paripurna yang dilangsungkan hari ini, Kamis (25/10/2012).
 
Dikatakan Agun, sejak Komisi II mendapat penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) terkait pembahasan RUU Otonom Baru tersebut, Komisi II telah melakukan beberapa kegiatan, hingga akhirnya telah dilakukan pengambilan Keputusan Tingkat I dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan DPD RI dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Pemerintah, dan DPD RI serta pengesahan draft RUU yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012.
 
"5 dari 9 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom tersebut yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Untuk 4 sisanya akan dibahas kembali pada masa sidang berikutnya," papar Agun dalam pembacaan laporannya di gedung DPR MPR, Kamis (25/10/2012).
 
Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan menjelaskan, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah yang baru saja dibentuk tersebut antara lain adalah peresmian dan pelantikan pejabat gubernur atau bupati dilakukan bersamaan paling lambat 9 bulan sejak RUU ini resmi di undangkan dan pembebanan pembiayaan pemilihan kepala daerah dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
 
"Sedangkan aturan soal DPRD antara lain mengatur tentang tata cara pengisian, jumlah, penetapan dan peresmian/pelantikan Keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pengambilan sumpahnya akan dilaksanakan paling lambat 4 bulan setalah Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 dilantik," jelas Agun.
 
Agun berharap dengan disetujui nya 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom ini dapat menjadi satu upaya dalam menata daerah yang merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintah.
 
"Sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah," kata Agun.
 
Terkait dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang kelak akan menjadi Provinsi ke-34 di republik Indonesia yang merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia), Komisi II berharap nantinya tidak terjadi lagi kejadian pencaplokan wilayah (aneksasi) Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia pada tahun 2002 melalui Mahkamah Internasional di Den Haag. "Perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan fungsi negara pada suatu wilayah dalam rangka menjaga rawannya pencaplokan wilayah perbatasan," tandas Agun.  (Heru Budhiarto)
Kamis, 25 Oktober 2012 - 13:06
http://www.sorotnews.com/berita/view/dpr-sahkan-5-daerah-otonom.3903.html