Dana Bosda Madin masih Dikuasai Pemprov Jatim

Rabu, 25 Juli 2012 - 17:19
Dana Bosda Madin masih Dikuasai Pemprov Jatim
Sumber gambar : Ilustrasi/Istimewa
PAMEKASAN, SON - Dana Bantuan Operasional Sekolah khusus Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di Kabupaten Pamekasan senilai Rp 18 M masih ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana itu masih menunggu berkas pencairan di selesaikan oleh Dinas Pendidikan Pamekasan.
 
“Ini terjadi karena keterlambatan berkas pencairannya, tidak segera diselesaikan oleh masing-masing sekolah penerima dibawah naungan dinas pendidikan,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Pamekasan, Taufikurrahman, Rabu (25/7).
 
Taufiq menjelaskan, berkas itu belum dikirimkan karena masih dalam proses verifikasi data–data penerima bantuan keuangan dari Pemprov Jatim tersebut. Padahal, sebelumnya berharap sebelum puasa dana itu sudah bisa dicairkan ke masing-masing sekolah penerima.
 
Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mendesak instansi terkait agar Bosda Madin tersebut segera di realisasikan, agar bantuan keuangan dari Pemprof Jatim sebesar 18 M tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.
 
“Ini adalah bentuk ketidakseriusan dinas pendidikan dalam melakukan percepatan berkas pencairan sehingga sampai saat ini dana itu masih belum cair,” tegasnya. (Rafiqi Tanziel/Ninding Julius Permana)
Komentar
 
Berita Terkait

Misbakhun: Dana Aspirasi untuk Perkuat Representasi Anggota DPR

27 Feb 2015 - 13:55 · Masih terjadinya kontroversi mengenai dana aspirasi anggota DPR RI sebesar Rp 1,7 miliar per tahun...


Penuhi Unsur Pidana, KPAI Laporkan Toge Aprilianto ke Bareskrim Polri

05 Feb 2015 - 19:05 · Setelah mengkaji buku "Saatnya Aku Belajar Pacaran" akhirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia...


DPR RI Minta Pemerintah Kelola Dana Haji Secara Maksimal

04 Feb 2015 - 11:05 · Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan jika pengertian kuota haji itu luas. Masalahnya mampu...


DPR Minta BPJS Ketenagakerjaan Jelaskan Dana dan Gaji Direksi

27 Jan 2015 - 11:11 · Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menjabarkan...


MUI Mendukung Hukuman Mati Terpidana Narkoba

18 Jan 2015 - 10:08 · Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Ni’am menegaskan bahwa MUI...


 
 
tshirthangout-banner_300x250