Dana Bosda Madin masih Dikuasai Pemprov Jatim

Rabu, 25 Juli 2012 - 17:19
Dana Bosda Madin masih Dikuasai Pemprov Jatim
Sumber gambar : Ilustrasi/Istimewa
PAMEKASAN, SON - Dana Bantuan Operasional Sekolah khusus Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di Kabupaten Pamekasan senilai Rp 18 M masih ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana itu masih menunggu berkas pencairan di selesaikan oleh Dinas Pendidikan Pamekasan.
 
“Ini terjadi karena keterlambatan berkas pencairannya, tidak segera diselesaikan oleh masing-masing sekolah penerima dibawah naungan dinas pendidikan,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Pamekasan, Taufikurrahman, Rabu (25/7).
 
Taufiq menjelaskan, berkas itu belum dikirimkan karena masih dalam proses verifikasi data–data penerima bantuan keuangan dari Pemprov Jatim tersebut. Padahal, sebelumnya berharap sebelum puasa dana itu sudah bisa dicairkan ke masing-masing sekolah penerima.
 
Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mendesak instansi terkait agar Bosda Madin tersebut segera di realisasikan, agar bantuan keuangan dari Pemprof Jatim sebesar 18 M tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.
 
“Ini adalah bentuk ketidakseriusan dinas pendidikan dalam melakukan percepatan berkas pencairan sehingga sampai saat ini dana itu masih belum cair,” tegasnya. (Rafiqi Tanziel/Ninding Julius Permana)
Komentar
 
Berita Terkait

Pakar Hukum: Tak Ada Pelanggaran Pidana Soal Diskresi Ahok

27 Jul 2016 - 12:10 · Diskresi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar pengembang...


Fahira Idris Minta Tito Punya Terobosan Tangani Kekerasan Seksual

14 Jul 2016 - 08:47 · Akhirnya setelah melalui berbagai tahapan, Tito Karnavian resmi dilantik oleh Presiden Jokowi...


Puan Pastikan Dana Bantuan Antisipasi Bencana Tersalurkan

22 Jun 2016 - 13:53 · Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memastikan...


DPR : Pemanfaatan Dana USO Era Tifatul Sembiring Banyak Masalah

01 Jun 2016 - 15:02 · , Anggota Komisi I dari FPDIP, Evita Nursanti mengakui banyak permasalahan yang terjadi dalam...


DPR akan Kawal Dana PKH agar Sampai ke Masyarakat

03 Mei 2016 - 12:58 · Komisi VIII DPR telah menyetujui digulirkannya dana Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 12...


RegionalLainnya »rss

An’im Mahrus: Partai Komunis Tetap Terlarang Di Indonesia

03 Jun 2016 - 15:03 · Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB KH. An’im Falahudin Mahrus menegaskan jika masyarakat harus...


tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki