Kepala Dinas Disdukcapil Cianjur, Bantah Pungut Warganya Saat Pembuatan e-KTP

Kamis, 01 November 2012 - 10:25
Kepala Dinas Disdukcapil Cianjur, Bantah Pungut Warganya Saat Pembuatan e-KTP
Sumber gambar : Ilustrasi/Istimewa
CIANJUR, SON - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Hilman Kurnia membantah keras adanya pungutan dalam perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Bantahan tersebut disampaikan menyusul adanya pengaduan masyarakat bahwa perekaman data e-KTP dipungut biaya.

"Itu informasi yang menyesatkan, jika ada warga yang melakukan perekaman data diminta dana, silahkan lapor ke saya, akan saya tindak petugas itu. Perekaman data e-KTP itu gratis, karena sudah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi kalau biaya itu akan diberlakukan mulai bulan depan, itu sangat tidak benar," tegasnya saat ditemui SOROTnews Jabar, diruang kerjanya, Rabu (31/10/2012).

Penggeratisan biaya e-KTP tersebut masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2012 tentang retribusi administrasi penduduk. Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa dalam pembuatan KTP, Kepala Keluarga (KK) dan Akta Lahir dinyatakan geratis karena dibebankan ke APBD.

"Memang kalau kita lihat biaya untuk satu keping e-KTP ini mencapai Rp35 ribu, itu hanya blankonya. Pemda cukup tinggi memberikan subsidi dan selagi Perda itu ada, pembuatan KTP tetap tidak dipungut," katanya. 

Sementara itu warga mengeluhkan pelayanan perekaman data e-KTP yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Cianjur. Warga merasa kecewa dengan sikap dan tanggapan dalam melayani masyarakat dari pegawai e-KTP di Kecamatan Cianjur yang dianggap pelayanan tidak memuaskan. Seperti adanya ibu hamil 7 bulan disuruh menunggu sampai jam 11 malam.
 
"Apakah tidak bisa didahulukan," kata Endi warga Gang Bali, Kelurahan Bojongherang.

Tidak hanya itu warga tersebut juga menyampaikan bahwa pegawai e-KTP Kecamatan Cianjur menyatakan bahwa bulan depan perekaman data e-KTP dipungut biaya Rp 200 ribu.
 
"Padahal program pemerintah e-KTP gratis. Malahan masyarakat sangat peduli dengan program ini tapi pemerintah Kecamatan Cianjur tidak mendukung malah harus bayar. Sedangkan pegawai e-KTP sendiri sudah mendapat honor, kalau memang cape jangan jadi PNS dalam melayani masyarakat," katanya (Bisri Mustofa)
Komentar
 
Berita Terkait

PDIP akan Umumkan Cawapres Jokowi pada Hari Jumat Suci

24 Apr 2014 - 16:05 · Dikabarkan jika Jusuf Kalla (JK) telah direstui oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri...


Mukernas PPP Hasilkan Islah dan Siapkan Koalisi Pilpres

24 Apr 2014 - 15:51 · Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Cisarua, Bogor, pada...


Siti Zuhro: Rakyat Tak Bisa Serahkan Bangsa Ini Hanya pada Capres

24 Apr 2014 - 15:36 · Untuk membangun Indonesia yang besar ini kita tak bisa hanya menyerahkan kepada capres dan cawapres...


Hamdi Muluk: Wapres Dominan Kalau Presidennya Lemah

24 Apr 2014 - 15:33 · Berbicara capres dan cawapres yang ideal berdasarkan ‘Voting behavior’ maka berpijak pada dua...


Laode Ida: Cawapres Harus Pertimbangkan Representasi Kawasan

24 Apr 2014 - 15:29 · Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menegaskan jika sekarang ini capres 2014 yang akan diusung oleh partai...


Sorotnews JabarLainnya »rss

Peduli Lingkungan, PDI Perjuangan Jabar Tanam 2000 Pohon

04 Feb 2014 - 00:34 · Sekitar 2000 pohon berbagai jenis ditanam PDI Perjuangan Jabar di wilayah Dago Alam Endah, Dusun...


tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki