KPU beda pendapat soal Pilgub Lampung

Minggu, 24 Juni 2012 - 17:27
KPU beda pendapat soal Pilgub Lampung
Sumber gambar : ilustrasi/istimewa
LAMPUNG, SON- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung beda pendapat mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Timbulnya perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Edwin Hanibal, menyatakan, pihaknya akan menggunakan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bila pembahasan RUU Pilkada tidak selesai tahun ini.
 
Menurut dia, tidak ada peraturan yang dilanggar bila pihaknya menggunakan UU yang lama sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilgub Lampung.
"Kalau RUU Pilkada belum sah, kami susun tahapan pilkadanya secepat mungkin. Kami gunakan UU yang lama (UU 32/2004)," kata Edwin kepada SOROTnews.com di Bandar Lampung, Minggu (24/6).

Pendapat berbeda disampaikan Firman Seponada, komisioner KPU Provinsi Lampung. Kata dia, Pilgub Lampung tidak bisa digelar dengan menggunakan UU 32/2004. Sebab, pasal-pasal dalam UU tersebut tidak bisa dianalogikan. "KPU kan pelaksana UU," tegas Firman.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung itu, menjelaskan, masa jabatan Gubernur Lampung Sjahroedin ZP berakhir pada Juni 2014. Sedangkan pada tahun tersebut bertepatan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). "Pada tahun 2014 itu tidak boleh ada pilkada," tegas dia.

Dengan demikian, sambung Firman, pilihannya dipercepat atau dimundurkan. Berdasarkan surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disarankan Pilgub Lampung sebaiknya digelar setelah pengesahan RUU Pilkada. "Ada kemungkinan Pilgub Lampung digelar pada 2015," tandas Firman.
 
Reporter: Hendry
Redaktur: Wenri Wanhar
 
Komentar
 
Berita Terkait

Komisi II Minta KPU Tunda Program Dan Jadwal Pilkada Di Aceh

26 Jun 2015 - 20:34 · Komisi II DPR RI meminta KPU menunda program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Aceh.


DPR akan Serahkan Audit KPU ke Penegak Hukum

25 Jun 2015 - 15:32 · Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman menegaskan terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan...


KPU Sudah Koordinasi dengan KPUD Hadapi Temuan BPK

24 Jun 2015 - 16:06 · Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kami Manik menegaskan KPU pusat sudah memerintahkan KPU...


Lukman Edy: Penyimpangan Anggaran KPU Jangan Sampai Gagalkan Pilkada Serentak

22 Jun 2015 - 16:20 · Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy berpendapat, temuan BPK mengenai adanya dugaan...


DPR Panggil KPU Bahas Terkait Dugaan Penyimpangan Sebesar Rp334 Miliar

21 Jun 2015 - 07:43 · Komisi II DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum pada Senin...


RegionalLainnya »rss

Polda Metro Jaya Harus Peduli Konflik Sengketa Tanah Di Wilayahnya

29 Jun 2015 - 07:42 · Partogi, selain melakukan upaya Bantahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak ahli waris H...


 
tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki