KPU beda pendapat soal Pilgub Lampung

Minggu, 24 Juni 2012 - 17:27
KPU beda pendapat soal Pilgub Lampung
Sumber gambar : ilustrasi/istimewa
LAMPUNG, SON- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung beda pendapat mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Timbulnya perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Edwin Hanibal, menyatakan, pihaknya akan menggunakan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bila pembahasan RUU Pilkada tidak selesai tahun ini.
 
Menurut dia, tidak ada peraturan yang dilanggar bila pihaknya menggunakan UU yang lama sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilgub Lampung.
"Kalau RUU Pilkada belum sah, kami susun tahapan pilkadanya secepat mungkin. Kami gunakan UU yang lama (UU 32/2004)," kata Edwin kepada SOROTnews.com di Bandar Lampung, Minggu (24/6).

Pendapat berbeda disampaikan Firman Seponada, komisioner KPU Provinsi Lampung. Kata dia, Pilgub Lampung tidak bisa digelar dengan menggunakan UU 32/2004. Sebab, pasal-pasal dalam UU tersebut tidak bisa dianalogikan. "KPU kan pelaksana UU," tegas Firman.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung itu, menjelaskan, masa jabatan Gubernur Lampung Sjahroedin ZP berakhir pada Juni 2014. Sedangkan pada tahun tersebut bertepatan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). "Pada tahun 2014 itu tidak boleh ada pilkada," tegas dia.

Dengan demikian, sambung Firman, pilihannya dipercepat atau dimundurkan. Berdasarkan surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disarankan Pilgub Lampung sebaiknya digelar setelah pengesahan RUU Pilkada. "Ada kemungkinan Pilgub Lampung digelar pada 2015," tandas Firman.
 
Reporter: Hendry
Redaktur: Wenri Wanhar
 
Komentar
 
Berita Terkait

KPU Minta Anggaran Pemilu Diprioritaskan

21 Jun 2016 - 11:00 · Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah dan DPR memprioritaskan anggaran pemilu dalam...


KPU: Tak Ada Aturan KTP Harus Bermaterai untuk Perseorangan

26 Apr 2016 - 18:13 · Komisioner KPU Juri Ardianto, menegaskan jika tidak ada aturan dan Komisi pemilihan Umum (KPU)...


FSP BUMN Bersatu Ikrar Menangkan Sandiaga Uno Di Pilgub DKI 2017

29 Feb 2016 - 02:31 · Dukungan terhadap pengusaha sukses Sandiaga Uno untuk maju dalal Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di...


KPU: Pilkada Serentak 2017 pada 15 Februari

15 Feb 2016 - 11:48 · Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada 15 Februari...


Komisi II Minta Bawaslu Dan MK Perhatikan Money Politic Pilkada

18 Jan 2016 - 15:00 · Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu...


RegionalLainnya »rss

An’im Mahrus: Partai Komunis Tetap Terlarang Di Indonesia

03 Jun 2016 - 15:03 · Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB KH. An’im Falahudin Mahrus menegaskan jika masyarakat harus...


 
Jakowi-Basuki
 
tshirthangout-banner_300x250