KPU beda pendapat soal Pilgub Lampung

Minggu, 24 Juni 2012 - 17:27
KPU beda pendapat soal Pilgub Lampung
Sumber gambar : ilustrasi/istimewa
LAMPUNG, SON- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung beda pendapat mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Timbulnya perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Edwin Hanibal, menyatakan, pihaknya akan menggunakan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bila pembahasan RUU Pilkada tidak selesai tahun ini.
 
Menurut dia, tidak ada peraturan yang dilanggar bila pihaknya menggunakan UU yang lama sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilgub Lampung.
"Kalau RUU Pilkada belum sah, kami susun tahapan pilkadanya secepat mungkin. Kami gunakan UU yang lama (UU 32/2004)," kata Edwin kepada SOROTnews.com di Bandar Lampung, Minggu (24/6).

Pendapat berbeda disampaikan Firman Seponada, komisioner KPU Provinsi Lampung. Kata dia, Pilgub Lampung tidak bisa digelar dengan menggunakan UU 32/2004. Sebab, pasal-pasal dalam UU tersebut tidak bisa dianalogikan. "KPU kan pelaksana UU," tegas Firman.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung itu, menjelaskan, masa jabatan Gubernur Lampung Sjahroedin ZP berakhir pada Juni 2014. Sedangkan pada tahun tersebut bertepatan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). "Pada tahun 2014 itu tidak boleh ada pilkada," tegas dia.

Dengan demikian, sambung Firman, pilihannya dipercepat atau dimundurkan. Berdasarkan surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disarankan Pilgub Lampung sebaiknya digelar setelah pengesahan RUU Pilkada. "Ada kemungkinan Pilgub Lampung digelar pada 2015," tandas Firman.
 
Reporter: Hendry
Redaktur: Wenri Wanhar
 
Komentar
 
Berita Terkait

Revisi UU Pilkada untuk Atur Parpol yang Konflik dan Anggaran KPU

24 Mei 2015 - 13:15 · Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan jika rencana revisi UU Pilkada yang diusulkan oleh Panja...


DPR: Kalau Pilkada Bermasalah, KPU Harus Bertanggungjawab

06 Mei 2015 - 21:28 · Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersikukuh bahwa partai...


DPR Menilai KPU Ditunggangi Kelompok Tertentu

06 Mei 2015 - 21:24 · Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Firman Soebagyo menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU)...


Soal PKPU Pilkada, Agun Gunandjar Menilai Ada Arogansi DPR

05 Mei 2015 - 15:45 · Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan satu kelompok di DPR...


Riawan Tjandra: KPU Jangan Melanggar Undang-Undang Pilkada

26 Apr 2015 - 16:29 · Dalam menjaring pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak yang akan digelar mulai...


 
Jakowi-Basuki