Mahkamah Agung Menghormati Putusan PK Antasari Azhar

Jumat, 07 Maret 2014 - 14:08
Mahkamah Agung Menghormati Putusan PK Antasari Azhar
Sumber gambar : istimewa/net
JAKARTA, SOROTnews.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi Antasari Azhar perihal peninjauan kembali (PK)  dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Proses hukum boleh diajukan berkali-kali, namun, terpidana Antasari Azhar akan mengajukan PK untuk kedua kalinya ketika mendapat momentum tepat.
 
"Upaya PK merupakan langkah hukum yang sangat penting untuk dilakukan dan tidak digunakan secara sembarangan. Namun dengan catatan masyarakat harus mengingat bahwa PK merupakan upaya hukum yang benar-benar luar biasa, dan kami menghormati putusan MK itu,"  tegas Kepala Biro Hukum MA, Ridwan Mansyur, pada wartawan di Jakarta, Jumat (7/3/2014).
 
Menurut Ridwan, kalau nanti PK diajukan, tidak menghilangkan proses hukum sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. “PK itu tidak menunda pelaksanaan hukuman baik tindak pidana, perdata atau Tata Usaha Negara (TUN). Sebab jika tidak demikian, MA mengkhawatirkan hilangnya kepastian hukum. Sampai kapan ada keadilan kalau begitu?" ujarnya mempertanyakan.
 
Seperti diketahui, MK mengabulkan uji materi (judicial review) Antasari Azhar tentang Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP yang mengatur PK hanya dapat dilakukan sekali. Tapi, atas putusan MK tersebut maka PK dapat dilakukan lebih dari sekali. Pasalnya, MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat.
 
Sebelumnya MK memutuskan PK dalam proses hukum boleh diajukan berkali-kali, dan atas dasar itu, terpidana pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen, Antasari Azhar akan mengajukan PK untuk kedua kalinya ketika mendapat momentum tepat.
 
"Masalah kapannya itu tentunya menyesuaikan momentum juga," kata Antasari seusai pembacaan putusan uji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2014).
 
Mengenai kapan dan bagaimana momentum yang tepat itu, Antasari mengatakan, bisa jadi berdasarkan kebugaran dan kesiapan fisiknya.
Hanya, katanya, hal itu tidak berkaitan dengan situasi politik atau rezim yang sedang berkuasa. "Saya tidak kaitkan dengan masalah kondisi politik. Bisa saja momentum itu menunggu saya dalam keadaan bugar," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
 
Antasari menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti baru yang menurutnya dapat membebaskannya dari hukuman. Sayangnya, mantan jaksa itu enggan menyampaikan apa novum baru yang sudah dipegang pihaknya. "Nanti lah waktu saya ajukan PK. Yang pasti, ada. Termasuk perorangan yang ingin menebus dosa ke saya," kata Antasari.
 
MK mengabulkan gugatan Antasari soal Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Pasal 268 ayat 3. Atas putusan itu, PK dapat diajukan berkali-kali dengan alasan demi keadilan. Ketentuan PK hanya sekali dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 
Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak PK Antasari. Dalam persidangan di tingkat pertama yang berlangsung di PN Jakarta Selatan, Antasari divonis pidana penjara 18 tahun. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan.
 
MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Antasari. Antasari kemudian mengajukan PK. Ia membawa tiga bukti baru dan 48 kekhilafan hakim yang menjadi dasar buat dirinya mengajukan PK, tapi ditolak.(SON/mm)
Komentar
 
Berita Terkait

ARB Siap Mundur Jika Golkar Agung Berkekuatan Hukum Tetap

06 Mar 2015 - 15:42 · Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) bertekad akan ‘bedol deso’ atau keluar total dari fraksi...


Setya Novanto: Kubu Agung Laksono Harus Ikuti Aturan Hukum

06 Mar 2015 - 11:26 · Langkah Golkar Agung Laksono bukan saja sekarang akan merombak fraksi Golkar di DPR/MPR RI, tapi...


ARB akan Gugat SK Menkumham Jika Sahkan Agung Laksono

05 Mar 2015 - 18:41 · Menyusul langkah Golkar Agung Laksono yang telah mendaftarkan kepengurusan Golkar ke Kemenkumham RI...


Kasus Komjen BG Harus Ditindakljuti Kejagung

05 Mar 2015 - 18:39 · Pakar hukum pidana dari Universitas Indonsia, Ganjar Laksamana meyakini bahwa apa yang diputuskan...


Agung Laksono akan Rombak Fraksi DPR, ARB Nyatakan Masih Ada Proses Hukum

05 Mar 2015 - 11:58 · Berharap mendapat tiket politik Golkar melalui SK Kemenkumham RI yang kabarnya akan mengesahkan...


tshirthangout-banner_300x250