Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK

Selasa, 25 September 2012 - 13:25
Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK
Sumber gambar : KPK/Istimewa
JAKARTA, SON – Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi kasus  pemulusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, dengan tersangka adik ketua DPRD Grobogan, Sri Dartuti, hari ini, Selasa (25/9/2012).
 
Mereka yang dipanggil KPK diantaranya, mantan Staf Mahkamah Agung, Bambang Agus Purnomo dan satu orang dari kalangan swasta, Arif Faisol.
 
"Ya, diperiksa sebagai saksi kasus Semarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (25/9/2012).
 
Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Pengadilan Negeri Semarang, 17 Agustus lalu. Saat itu hakim pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Marpaung (KJM) tertangkap tangan menerima uang suap Rp150 juta.
 
Bersama Kartini, hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Heru Kusbandono (HK) dan Sri Dartuti (SD) yang merupakan adik Ketua DPRD Grobogan non-aktif, M Yaeni, juga ikut ditangkap Komisi pimpinan Abraham Samad itu.
 
Uang tersebut disinyalir sebagai pelicin dalam pengurusan perkara dugaan korupsi dana perawatan mobil dinas di DPRD Gerobogan senilai Rp1,9 Miliar yang telah menjerat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni.
 
Dalam kasus dugaan korupsi itu, Kartini dan kawan-kawan sempat memunculkan keputusan kontroversial dengan mengabulkan penangguhan penahanan yang membuat M Yaeni dapat berkeliaran bebas selama sidang.
 
Atas perbuatannya, KJM diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.
 
Sedangkan HK diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Untuk SD diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 6 ayat 1 huruf a  Atau pasal 13 UU Tipikor junto UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.   (Heru Budhiarto)
Komentar
 
Berita Terkait

Pramono: Pansus Kecurangan Pilpres Bisa Jadi Bumerang Pemerintahan SBY

24 Jul 2014 - 16:22 · Wacana pembentukan Pansus Pilpres oleh kalangan DPR RI untuk membongkar kecurangan dalam proses...


KPU Pasang Adnan Buyung Hadapi Gugatan Pilpres Di MK

24 Jul 2014 - 14:16 · Untuk menghadapi gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan capres...


KPU Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Hatta Di MK

23 Jul 2014 - 15:11 · Menyusul rencana pihak Prabowo-Hatta yang akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena mereka...


Wapres Boediono Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-JK

23 Jul 2014 - 11:42 · Wakil Presiden Boediono akhirnya menyampaikan ucapan selamat atas penetapan Joko Widodo dan Jusuf...


KPU Tegaskan Pengumuman Rekapitulasi Suara Pilpres pada Sore ini

22 Jul 2014 - 12:19 · Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan presiden terpilih berdasar hasil rekapitulasi suara...


 
tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki