Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK

Selasa, 25 September 2012 - 13:25
Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK
Sumber gambar : KPK/Istimewa
JAKARTA, SON – Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi kasus  pemulusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, dengan tersangka adik ketua DPRD Grobogan, Sri Dartuti, hari ini, Selasa (25/9/2012).
 
Mereka yang dipanggil KPK diantaranya, mantan Staf Mahkamah Agung, Bambang Agus Purnomo dan satu orang dari kalangan swasta, Arif Faisol.
 
"Ya, diperiksa sebagai saksi kasus Semarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (25/9/2012).
 
Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Pengadilan Negeri Semarang, 17 Agustus lalu. Saat itu hakim pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Marpaung (KJM) tertangkap tangan menerima uang suap Rp150 juta.
 
Bersama Kartini, hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Heru Kusbandono (HK) dan Sri Dartuti (SD) yang merupakan adik Ketua DPRD Grobogan non-aktif, M Yaeni, juga ikut ditangkap Komisi pimpinan Abraham Samad itu.
 
Uang tersebut disinyalir sebagai pelicin dalam pengurusan perkara dugaan korupsi dana perawatan mobil dinas di DPRD Gerobogan senilai Rp1,9 Miliar yang telah menjerat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni.
 
Dalam kasus dugaan korupsi itu, Kartini dan kawan-kawan sempat memunculkan keputusan kontroversial dengan mengabulkan penangguhan penahanan yang membuat M Yaeni dapat berkeliaran bebas selama sidang.
 
Atas perbuatannya, KJM diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.
 
Sedangkan HK diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Untuk SD diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 6 ayat 1 huruf a  Atau pasal 13 UU Tipikor junto UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.   (Heru Budhiarto)
Komentar
 
Berita Terkait

Ruhut Sitompul Akui Sulit Jadikan Hukum sebagai Panglima

05 Mar 2015 - 18:37 · Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat mengakui jika sulit menjadikan hukum sebagai...


Fadli Zon: Tak Ada Upaya Hambat Polda Kalbar untuk Tangani Dua Anggota DPR

05 Mar 2015 - 12:02 · Polda Kalimantan Barat (Kalbar) dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pemanggilan itu...


Agung Laksono akan Rombak Fraksi DPR, ARB Nyatakan Masih Ada Proses Hukum

05 Mar 2015 - 11:58 · Berharap mendapat tiket politik Golkar melalui SK Kemenkumham RI yang kabarnya akan mengesahkan...


DPD Yogyakarta Dukung Megawati Lagi Jadi Ketua Umum PDIP

02 Mar 2015 - 11:47 · Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Istimewa...


Lukam Edy Yakin UU Pilkada Serentak Mampu Kurangi Politik Uang

27 Feb 2015 - 18:09 · Money politics dalam pemilu 2014 lalu menjadi pelajaran berarti bagi semua pihak khususnya DPR RI...


Jakowi-Basuki
 
 
tshirthangout-banner_300x250