Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK

Selasa, 25 September 2012 - 13:25
Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK
Sumber gambar : KPK/Istimewa
JAKARTA, SON – Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi kasus  pemulusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, dengan tersangka adik ketua DPRD Grobogan, Sri Dartuti, hari ini, Selasa (25/9/2012).
 
Mereka yang dipanggil KPK diantaranya, mantan Staf Mahkamah Agung, Bambang Agus Purnomo dan satu orang dari kalangan swasta, Arif Faisol.
 
"Ya, diperiksa sebagai saksi kasus Semarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (25/9/2012).
 
Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Pengadilan Negeri Semarang, 17 Agustus lalu. Saat itu hakim pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Marpaung (KJM) tertangkap tangan menerima uang suap Rp150 juta.
 
Bersama Kartini, hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Heru Kusbandono (HK) dan Sri Dartuti (SD) yang merupakan adik Ketua DPRD Grobogan non-aktif, M Yaeni, juga ikut ditangkap Komisi pimpinan Abraham Samad itu.
 
Uang tersebut disinyalir sebagai pelicin dalam pengurusan perkara dugaan korupsi dana perawatan mobil dinas di DPRD Gerobogan senilai Rp1,9 Miliar yang telah menjerat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni.
 
Dalam kasus dugaan korupsi itu, Kartini dan kawan-kawan sempat memunculkan keputusan kontroversial dengan mengabulkan penangguhan penahanan yang membuat M Yaeni dapat berkeliaran bebas selama sidang.
 
Atas perbuatannya, KJM diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.
 
Sedangkan HK diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Untuk SD diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 6 ayat 1 huruf a  Atau pasal 13 UU Tipikor junto UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.   (Heru Budhiarto)
Komentar
 
Berita Terkait

Fadli Zon: KMP Siap Mendukung Keputusan Jokowi

30 Jan 2015 - 14:41 · Menyikapi kabar jika Presiden Jokowi akan melepaskan diri dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH),...


DPD RI Berharap Gedung Parlemen Menjadi Pusat Legislasi

30 Jan 2015 - 11:08 · Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI mengadakan rapat bersama pimpinan MPR, DPR, Kemenpora-Sekretariat...


DPD RI Usulkan Percepatan Peradilan Pejabat Tinggi Negara

29 Jan 2015 - 17:52 · Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Percepatan Peradilan...


RUU Penyandang Disabilitas Harus Jadi Prolegnas Prioritas 2015.

29 Jan 2015 - 17:46 · Meskipun belum ada penetapan resmi, dalam rapat Baleg 29 Januari 2015, RUU Penyandang Disabilitas...


Fadli Zon Minta Jokowi Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

28 Jan 2015 - 19:27 · Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan Jokowi harus bisa melepaskan tekanan-tekanan dari elite parpol...


Jakowi-Basuki
 
 
tshirthangout-banner_300x250