Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK

Selasa, 25 September 2012 - 13:25
Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK
Sumber gambar : KPK/Istimewa
JAKARTA, SON – Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi kasus  pemulusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, dengan tersangka adik ketua DPRD Grobogan, Sri Dartuti, hari ini, Selasa (25/9/2012).
 
Mereka yang dipanggil KPK diantaranya, mantan Staf Mahkamah Agung, Bambang Agus Purnomo dan satu orang dari kalangan swasta, Arif Faisol.
 
"Ya, diperiksa sebagai saksi kasus Semarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (25/9/2012).
 
Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Pengadilan Negeri Semarang, 17 Agustus lalu. Saat itu hakim pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Marpaung (KJM) tertangkap tangan menerima uang suap Rp150 juta.
 
Bersama Kartini, hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Heru Kusbandono (HK) dan Sri Dartuti (SD) yang merupakan adik Ketua DPRD Grobogan non-aktif, M Yaeni, juga ikut ditangkap Komisi pimpinan Abraham Samad itu.
 
Uang tersebut disinyalir sebagai pelicin dalam pengurusan perkara dugaan korupsi dana perawatan mobil dinas di DPRD Gerobogan senilai Rp1,9 Miliar yang telah menjerat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni.
 
Dalam kasus dugaan korupsi itu, Kartini dan kawan-kawan sempat memunculkan keputusan kontroversial dengan mengabulkan penangguhan penahanan yang membuat M Yaeni dapat berkeliaran bebas selama sidang.
 
Atas perbuatannya, KJM diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.
 
Sedangkan HK diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Untuk SD diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 6 ayat 1 huruf a  Atau pasal 13 UU Tipikor junto UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.   (Heru Budhiarto)
Komentar
 
Berita Terkait

John Pieris: DPD Berterima Kasih pada PKB

07 Feb 2016 - 00:44 · Ketua Kelompok DPD RI dari Dapil NTT, John Pieris menegaskan jika pihaknya berterima kasih kepada...


Farouk : DPD – DPR Masih Ada Benturan Politik

07 Feb 2016 - 00:24 · DPD dan DPR sama-sama berfungsi untuk mengawal (kontrol), membuat anggaran (budget) dan UU...


FPDIP: Naskah Akademik Dasar Revisi UU KPK

04 Feb 2016 - 16:13 · Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa draf RUU KPK yang beredar saat ini...


DPR Desak BNPT Ungkap Pesantren Radikal

04 Feb 2016 - 12:06 · Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaunan Daulay mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan...


Fadli Zon: Gerindra Tolak Revisi UU KPK

03 Feb 2016 - 11:36 · Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan jika Fraksi Gerindra...


 
 
tshirthangout-banner_300x250