Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK

Selasa, 25 September 2012 - 13:25
Mantan Staf Mahkamah Agung Diperiksa KPK
Sumber gambar : KPK/Istimewa
JAKARTA, SON – Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi kasus  pemulusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, dengan tersangka adik ketua DPRD Grobogan, Sri Dartuti, hari ini, Selasa (25/9/2012).
 
Mereka yang dipanggil KPK diantaranya, mantan Staf Mahkamah Agung, Bambang Agus Purnomo dan satu orang dari kalangan swasta, Arif Faisol.
 
"Ya, diperiksa sebagai saksi kasus Semarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (25/9/2012).
 
Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Pengadilan Negeri Semarang, 17 Agustus lalu. Saat itu hakim pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Juliana Marpaung (KJM) tertangkap tangan menerima uang suap Rp150 juta.
 
Bersama Kartini, hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Heru Kusbandono (HK) dan Sri Dartuti (SD) yang merupakan adik Ketua DPRD Grobogan non-aktif, M Yaeni, juga ikut ditangkap Komisi pimpinan Abraham Samad itu.
 
Uang tersebut disinyalir sebagai pelicin dalam pengurusan perkara dugaan korupsi dana perawatan mobil dinas di DPRD Gerobogan senilai Rp1,9 Miliar yang telah menjerat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni.
 
Dalam kasus dugaan korupsi itu, Kartini dan kawan-kawan sempat memunculkan keputusan kontroversial dengan mengabulkan penangguhan penahanan yang membuat M Yaeni dapat berkeliaran bebas selama sidang.
 
Atas perbuatannya, KJM diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.
 
Sedangkan HK diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Untuk SD diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 6 ayat 1 huruf a  Atau pasal 13 UU Tipikor junto UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.   (Heru Budhiarto)
Komentar
 
Berita Terkait

FPPP DPR Kecam Kebijakan Rektor yang Larang Mahasiswi Bercadar

27 Mar 2015 - 11:36 · Mennggapi kebijakan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan...


DPD RI: Kekayaan Intelektual Menjadi Pendukung Ekonomi Kreatif

27 Mar 2015 - 11:32 · Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia...


Konflik Parpol akan Dorong Kegaduhan Politik Di DPR RI

26 Mar 2015 - 18:01 · Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sesungguhnya dengan lahirnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan...


DPR Banyak Temukan Penyimpangan Penyelengaraan Ibadah Haji

26 Mar 2015 - 17:54 · Setelah melakukan kunjungan kerja ke Saudi Arabia, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPRI yang...


Tjipta Lesmana: Jokowi Lupa Kalu Sudah Menjadi Presiden

26 Mar 2015 - 17:51 · Pengamat politik Tjipta Lesmana berharap Presiden Joko Widodo membaca buku baru dari politisi...


 
tshirthangout-banner_300x250