Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Pembangkangan Konstitusi Jika Revisi UU MD3 Tak Libatkan DPD RI

23 Nov 2014 - 15:11 · Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menegaskan jika dalam revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD),...


ABH: Revisi UU Tentang Peradilan Militer!

23 Nov 2014 - 05:27 · Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan UU 31 Tahun 2007 tentang peradilan militer. Dengan...


Soal BBM, DPD RI akan Minta Penjelasan Presiden

21 Nov 2014 - 16:07 · Anggota DPD RI asal Bengkulu, yang juga mantan wali kota Bengkulu, Ahmad Kanedi menegaskan jika DPD...


Yanes DPD RI: Rakyat Papua Masih Tolak Kenaikan Harga BBM

21 Nov 2014 - 15:59 · Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Propvinsi Papua, Yanes Murib menegaskan jika rakyat Papua...


Selesaikan Konflik DPR, Pemerintah Setujui Revisi UU MD3

20 Nov 2014 - 18:25 · Pemerintah memberikan persetujuan kepada DPR RI merevisi UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR,...


 
tshirthangout-banner_300x250