Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Fahri Hamzah: Perppu Bukan Instrumen Ideal Pembuatan UU

04 Agu 2015 - 17:14 · Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang...


INDEF Apresiasi DPR Dukung RUU JPSK

04 Agu 2015 - 17:12 · Pengamat ekonomi dari INDEF Eny Sri Hartati mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap RUU JPSK (Jaring...


Misbakhun: UU JPSK untuk Antisipasi Krisis Moneter

04 Agu 2015 - 17:06 · Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar menegaskan jika RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan...


Senator Usulkan Kepada Pemerintaha Agar Revitalisasi Pasar Tradisional

03 Agu 2015 - 06:19 · Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oni Suwarman mengusulkan kepada pemerintah agar...


Rieke Yakin Fatwa MUI Tidak Berkedok Bisnis

31 Jul 2015 - 22:47 · Polemik yang sedang terjadi akibat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait BPJS Kesehatan...


tshirthangout-banner_300x250