Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Mempererat Kerjasama DPD - DPR

12 Feb 2016 - 14:47 · Pada Mukernas PKB di Jakarta, 5-6 Februari 2016 lalu, Ketua Umum DPP PKB, A. Muhaimin Iskandar...


Parlindungan Purba DPD Minta Pemda Medan Optimalkan Kanal Banjir

12 Feb 2016 - 14:23 · Pengelolahan kanal-kanal yang ada di Medan dan sekitarnya belum terkoordinasi oleh pemerintah...


Hidayat: Revisi UU, Pemerintah dan KPK Harus Satu Kata

11 Feb 2016 - 17:52 · Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan jika selama Komisi Pemberantasan Korupsi...


Paripurna Revisi UU KPK Batal

11 Feb 2016 - 14:24 · Rapat paripurna DPR untuk menetapkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai usul...


Hendradi: Tim Rekonsiliasi HAM Bentukan Kejagung Itu Salahi UU

11 Feb 2016 - 13:14 · Ketua Setara Institute Hendardi menegaskan menolak usulan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan, Kejagung...


Jakowi-Basuki
 
tshirthangout-banner_300x250