Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Desy Ratnasari Terpilih Jadi Ketua Pansus RUU Merek

06 Jul 2015 - 14:19 · Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (FPAN) akhirnya terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus...


Undang- Undang Pilkada Kembali Digugat Di MK

03 Jul 2015 - 07:48 · Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi tentang Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh...


MPR RI Tunjuk 60 Anggota untuk Amandemen UUD 1945

02 Jul 2015 - 17:24 · MPR RI tengah mempersiapkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan penyempurnaan sistem...


DPD: Langkah Positif Jadikan Bulog sebagai Pelaksana Kebijakan Kemendag

02 Jul 2015 - 12:12 · Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan pembentukan sebuah...


Gubernur BI Apresiasi DPR RI untuk Revisi UU BI

02 Jul 2015 - 11:32 · Gubernur Bank Indonesia (BI) mengapresiasi rencana DPR RI yang akan merevisi Undang-undang Bank...


 
Jakowi-Basuki
 
tshirthangout-banner_300x250