Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Anggota Baru DPD RI akan Ikuti Orientasi Di Jakarta

22 Agu 2014 - 17:32 · Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan jika DPD RI akan menyelenggarakan dua tahap kegiatan orientasi...


Calon Anggota BPK: Hubungan Kerja BPK, DPR, DPD dan DPRD Seolah Terputus

20 Agu 2014 - 18:13 · Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hubungan kerja DPR RI, DPD, dan DPRD yang...


Pembahasan RUU KTA, DPR Tunggu Surat Presiden

20 Agu 2014 - 11:14 · RUU Konservasi Tanah dan Air (KTA) masih belum dapat dibahas lebih lanjut karena belum adanya surat...


DPD RI akan Gelar “Fit and Proper Test” Calon Anggota BPK

19 Agu 2014 - 18:08 · Komite IV DPD RI akan menggelar fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap 67 calon...


DPR Optimis RUU Pilkada akan Disahkan September

19 Agu 2014 - 17:19 · Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja optimis jika RUU Pilkada yang sudah dibahas selama dua...


tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki