Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

DPD RI Dukung Pendirian KPK Di Daerah

22 Des 2014 - 16:36 · Menyusul pro dan kontra terhadap rencana pendirian kantor cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...


Vietnam Belajar Perumusan UU ke DPR RI

19 Des 2014 - 15:06 · Setjen DPR RI kembali menjadi rule model parlemen negara lain. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan...


DPR Desak UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Dijalankan

19 Des 2014 - 12:24 · Rakyat di daerah sangat berharap kepada pemerintah agar memprioritaskan program pembangunan...


Anjuran Pemakaian Topi Santa Melanggar Pasal 29 UUD 1945

18 Des 2014 - 16:44 · Pada 17 Desember 2014 menjelang perayaan hari Natal, umumnya pusat perbelanjaan, gerai-gerai, hotel...


Menag RI akan Ajukan RUU Perlindungan Agama

18 Des 2014 - 11:31 · Menag RI M. Lukman Hakim Saifudin menegaskan jika salah satu program prioritasnya ke depan adalah...


tshirthangout-banner_300x250