Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Tiga Pasal Siluman Muncul dalam UU Pilkada 2015

24 Apr 2015 - 16:54 · Dalam UU Pilkada No.8 tahun 2015 yang sudah disahkan oleh paripurna DPR RI pada 17 Februari 2015...


DPD: Minimarket Patuhi Minol, Supermarket Ada yang Melanggar

24 Apr 2015 - 11:43 · Setelah seminggu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/2015 yang melarang minimarket...


Wapres Seychelles Bertemu Pimpinan DPD RI

24 Apr 2015 - 11:38 · Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua Farouk Muhammad Provinsi NTB dan Parlindungan Purba (Senator...


DPD RI Pertanyakan Rencana Ahok Buka Toko Khusus Miras

21 Apr 2015 - 18:00 · Setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa tidak ada salahnya mengonsumsi bir, Gubernur...


RUU Pertanahan untuk Lengkapi UU Pokok Agraria

21 Apr 2015 - 17:37 · Wakil Ketua Komisi II DPR RI FPDIP Arif Wibowo, RUU Pertanahan ini bukan untuk mengganti UU Pokok...


 
tshirthangout-banner_300x250