Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

DPD RI Dukung Jokowi Membangun Indonesia dari Daerah

22 Okt 2014 - 16:34 · Anggota DPD RI asal Gorontalo Abdurahman Abubakar Bahmid menegaskan jika DPD RI mendukung program...


Sembilan Dasar Hukum Dana Transfer dari Pusat ke Daerah yang Menjadi Wewenang DPD RI

21 Okt 2014 - 17:50 · Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ((DJPK Kemkeu) Budiarso Teguh Widodo...


Bertemu Denis Menturov, DPD RI Dukung Rusia Kembangkan KA Di Indonesia

20 Okt 2014 - 16:56 · Ketua DPD RI Irman Gusman telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri Rusia...


DPD RI Desak BNPB Cepat Selesaikan Kabut Asap

17 Okt 2014 - 18:24 · Komite II DPD RI menekankan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tiga kementerian...


DPD Optimis Perannya akan Makin Diperhitungkan

17 Okt 2014 - 15:36 · Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Abdul Gafar Usman menegaskan optimismenya akan makin...


 
tshirthangout-banner_300x250