Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Victor: Sudah Tepat Pimpinan DPD RI Tolak Teken Aturan Jabatan 2,5 Tahun

02 Mei 2016 - 12:52 · Ketua Umum Forum Kajian Konstitusi , Victor Santoso Tandiasa menegskan langkah pimpinan DPD RI yang...


Parlindungan DPD RI : Pekerja dan Pengusaha Adalah Aset Bangsa

02 Mei 2016 - 12:10 · Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menegaskan jika pengusaha dan pekerja adalah asset...


DPD RI Sahkan UU Kebudayaan dan UU Karatina Kesehatan

01 Mei 2016 - 03:22 · Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengesahkan Pandangan DPD RI...


DPD RI Dukung RUU Tax Amnesty

01 Mei 2016 - 03:19 · Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan rancangan keputusan pandangan DPD...


DPR Segera Selesaikan Lima RUU

01 Mei 2016 - 03:14 · Lima rancangan undang-undang (RUU) akan segera diselesaikan pembahasannya pada Masa Sidang V, Mei...


Jakowi-Basuki
 
tshirthangout-banner_300x250