Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK

Kamis, 13 September 2012 - 14:26
Merasa Dikerdilkan, DPD Ajukan Judicial Review Ke MK
Sumber gambar : Ketua DPD-RI, Irman Gusman / Istimewa
JAKARTA, SON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, para senator itu tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU),
 
Ketua DPD RI, Irman Gusman, menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya, memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme legislatif.
 
"Tetapi ada hal lain yang DPD tidak tahu menjawabnya. Sampai ketika kita mengajukan uji materi ke MK," ujar Irman Gusman saat jumpa pers di Gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/9/2012).
 
Meski demikian, Irman menegaskan, tujuan diajukannya Jucial Riview UU tersebut. Untuk memperbaiki sistem ketatanegraan." supaya produk UU betul-betul mewadahi atau membawa seluruh aspirasi. Bukan hanya parpol tapi juga yang non parpol yang terakomiasi di DPD," tegas Irman.
 
Sedangkan untuk Pasal apa saja yang akan di Review, Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis menjelaskan, untuk UU P3 adalah Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2. "Karena telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan UU baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," ungkap Todung.
 
Lalu, untuk UU MD3 adalah Pasal 102 Ayat 1 huruf D dan E, Pasal 144. Pasal 147 ayat 1, 3 dan 4. "Karena telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan Legislasi Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi DPR," jelas Todung.  (Bisma Rizal/Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Pemanggilan Anggota DPR, KPK Tegaskan Tak Terpengaruh UU MD3

11 Jul 2014 - 13:38 · Dalam merespon UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham...


Selama 41 Hari Kerja DPR Telah Sahkan Delapan UU

10 Jul 2014 - 15:39 · Selama 41 hari kerja sejak bulan Mei 2014 lalu, DPR RI telah melakukan pembahasan atas berbagai...


Pemenang Pileg Tak Jadi Ketua DPR, PDIP akan Gugat UU MD3 Ke MK

10 Jul 2014 - 11:47 · Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang telah disahkan dengan menetapkan mekanisme baru cara...


Baleg Setujui RUU Perubahan UU Perlindungan Anak

09 Jul 2014 - 13:36 · Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang...


Muzani Tegaskan Revisi UU MD Bukan Konspirasi

08 Jul 2014 - 17:43 · Fraksi Partai Gerindra di DPR membantah melakukan konspirasi penjegalan terhadap PDIP dalam meraih...


 
tshirthangout-banner_300x250