Parpol yang Tolak Keputusan MK Tidak Bisa Ikut Pemilu 2014

Sabtu, 01 September 2012 - 16:19
Parpol yang Tolak Keputusan MK Tidak Bisa Ikut Pemilu 2014
Sumber gambar : Ilustrasi/Istimewa
JAKARTA, SON - Sebagai subyek hakim dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dikabulkannya uji materi pasal  8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu,Parpol harus mematushi keputusan MK tersebut tanpa kecuali. Untuk Partai yang enggan diverifikasi, menurut hukum tidak memiliki kualifikasi sebagai subyek hukum dalam pemilu legislatif 2014.
 
Demikian disampaikan pengamat politik Margarito, di Jakarta, Sabtu (1/9/2012).
 
Margarito mengatakan, partai politik tidak dapat beralasan bahwa mereka telah berstatus badan hukum, sehingga dengan sendirinya dapat menjadi subyek hukum (peserta) pemilu 2014. Sebab sistem hukum Indonesia kata Margarito mengualifikasi badan hukum sebagai salah satu syarat untuk menjadi organisasi politik.
 
Untuk mengikuti pemilu, kata Margarito sistem hukum pemilu di Indonesia membebani syarat lain, yaitu keberadaan di provinsi, kabupaten dan kecamatan, dan dibuktikan dengan keanggotaan yang nyata. Kemudian apabila syarat-syarat ini dipenuhi barulah parpol itu memperoleh status hukum sebagai subyek pemilu 2014. "Sederhananya partai yang menolak putusan MK, lalu tidak mau ikut verifikasi, demi hukum tidak bisa ikut pemilu legislatif 2014," jelasnya.
 
Lebih jauh Margarito menjelaskan bahwa putusan MK tersebut mengukuhkan norma-norma tentang verifikasi parpol. Jangkauan berlakunya norma ini pascaputusan MK meliputi parpol, baik yang baru didirikan, maupun yang sudah lama.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Ahmad Rofik menilai dikabulkannya gugatan partai Nasdem oleh Mahkamah Konstitusi, membuat semua partai politik mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.
 
"Keputusan ini membuat sebagian besar partai, tidak akan lolos verifikasi. Saya mempresiksi maksimal hanya ada 15 patai politik yang akan ada di parlemen nantinya". "Dan partai nasdem akan berada di urutan ke 10" tambahnya.
 
Lebih lanjut Rofik mengatakan,  keputusan MK merupakan cermin dari kemampuan tim advokasi partai Nasdem. "Partai Nasdem telah menyiapkan semua persyaratan yang diamanatkan oleh undang-undang, untuk menjadi sebuah partai poltik perserta pemilu. Bahkan kami menyiapkan lebih dari yang yang diminta oleh undang-undang" tandasnya.
 
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Dalam putusan nomor 52 ini, mengabulkan permohonan penggugat terkait besaran ambang batas parlemen. MK memutuskan PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 
Persyaratan persentase keterwakilan didaerah juga dianggap syarat yang sangat berat untuk dipenuhi oleh parpol. Dikhawatirkan, akan terbuka kemungkinan praktek manipulatif Antara partai politik dan KPU. Berbagai pihak termasuk Nasdem khawatir dengan kinerja KPU dalam memproses verifikasi parpol. Karena sangat dimungkinkan  KPU akan mendapatkan tekanan luar biasa dari parpol, dan sangat mungkin terjadi manipulatif dalam proses verifikasi oleh KPU. (Ninding Julius Permana)
Komentar
 
Berita Terkait

MPR Dukung Menteri Lepas Jabatan Parpol

21 Okt 2014 - 13:23 · Presiden Jokowi menginginkan agar menteri-menterinya tidak merangkap jabatan parpol dan MPR...


Jokowi Kembali Tegaskan Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan Parpol

21 Okt 2014 - 11:29 · Presiden Joko Widodo kembali menegaskan semua menteri-menterinya harus melepas jabatan di partai...


Puan Maharani: Tak Benar Jokowi-JK Tersandera Parpol

16 Sep 2014 - 12:36 · Presiden terpilih Joko Widodo Wapres terpilih Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinetnya...


Wacana Menteri Jokowi Lepas Jabatan Belum Dibicarakan dengan Parpol

17 Agu 2014 - 15:28 · Wacana agar menteri mendatang lepas dari jabatan parpol disampaikan capres terpilih Jokowi....


ICW: Larangan Rangkap Jabatan Parpol Bukan Deparpolisasi

13 Agu 2014 - 18:09 · Koordinator Indonesian Coruption Watch (ICW), Ade Irawan menegaskan jika ada partai pendukung...


 
tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki