Pemerintah Tolak Pembayaran Tunjangan Pensiun PNS Hingga Tiga Generasi

Rabu, 01 Agustus 2012 - 10:16
Pemerintah Tolak Pembayaran Tunjangan Pensiun PNS Hingga Tiga Generasi
Sumber gambar : Ilustrasi/Istimewa
JAKARTA, SON – Pemerintah menyatakan keberatan atas usulan pemberian tunjangan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dan Polri hingga tiga generasi. Pasalnya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran ekstra.
 
"Jadi kalau PNS pensiun kita harus bayar sampai dia wafat, setelah itu kalau dia punya istri pensiun akan dibayar ke istri, setelah sang istri wafat, kalau dia masih punya tanggungan maka dibayarkan ke anaknya. Jadi tiga generasi kan bayarnya," ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto, di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (31/7/2012).
 
Meski demikian, pemerintah, kata Agus, tetap memiliki beberapa alternatif dalam memberikan tunjangan pensiun kepada PNS TNI dan Polri secara adil, yakni mengubah skema pembayaran pensiun para PNS.
 
Agus menjelaskan, ada dua skema pembayaran pensiun yang biasa digunakan, yakni fully funded dan pay as you go.
 
Fully funded, dijelaskan Agus, merupakan pembayaran pensiun yang mengutamakan angsuran dari para pegawainya. Dengan fully funded, maka dana yang terkumpul akan dijadikan anggaran pensiun sang pegawai di awal. Sementara, untuk pay as you go, lanjut Agus, adalah cicilan dilakukan dari besaran gaji pokoknya saat ini, namun setelah pensiun maka akan ditanggung oleh pemerintah.
 
"Cicilan paling 10 persen dari gaji pokok, dari situ hanya 4,25%, yang 3,25% itu kesehatan dan 2% tabungan. Jadi sebenarnya dana pensiun itu kecil, saya aja hanya sekitar Rp 3 juta kalau pensiun. Tapi itu setiap bulan, dan selama tiga generasi tadi. Jadi selama ini yang nanggung pensiun itu pemerintah," ucap Agus.
 
Namun, Agus menyatakan untuk saat ini dampak dari pembayaran pay as you go memang belum terasa. Hal ini karena masih tingginya angkatan kerja di Indonesia.  (Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

Tiga Pendekatan Memahami Sabda Raja Sri Sultan HB X

13 Mei 2015 - 18:49 · Mantan anggota DPD RI asal Papua, Paulus Sumino menegaskan bahwa sabda raja Yogyakarta itu harus...


Tiga Pasal Siluman Muncul dalam UU Pilkada 2015

24 Apr 2015 - 16:54 · Dalam UU Pilkada No.8 tahun 2015 yang sudah disahkan oleh paripurna DPR RI pada 17 Februari 2015...


KPAI: Jangan Mengais Rezeki dengan Merusak Generasi

23 Apr 2015 - 19:06 · Ketua Komisi Perlindungan Anak Indoensia (KPAI) meminta penyelenggara pesta bikini siswi SMA seusai...


Mayjen TNI TB. Hasanuddin: Perlu Regenerasi Di Internal TNI!

22 Apr 2015 - 15:42 · Anggota Komisi I DPR Mayor Jenderal TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin mengingatkan, perlunya dilakukan...


Gede Pasek: Tunjangan Fasilitas Pejabat Harus Pertimbangkan Asas Kepatutan

09 Apr 2015 - 18:33 · Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Gede Pasek Suardika meminta Presiden Jokowi...


 
 
tshirthangout-banner_300x250