Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik

Sabtu, 13 Oktober 2012 - 11:58
Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik
Sumber gambar : Ilustrasi / Istimewa
JAKARTA, SON– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap untuk tidak korupsi. Asalkan, kesejahteraan Polri diutamakan.
 
"Kami mendorong pada tataran hukum. Salah satunya faktor kesejahteraan penegak hukum diharapkan mencegah perilaku koruptif. Kalau melanggar tidak ada ampun lagi," ujar Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli dalam forum diskusi bertajuk “KPK vs Polisi, Mimpi Pemberantasan Korupsi” di Wisma Antara, Jakarta, Sabtu (13/10/2012).
 
Terkait dengan kesejahteraan Polisi, Boy mencontohkan negara lain yang mensejahterakan para aparat hukumnya, seperti polisi di singapura dan Malaysia.
 
"Itu bahan pertimbangan realita. Katakanlah belajar dari kesejahteraan negara lain, seperti polisi Malaysia yang aparatnya disejahterakan," tutur Boy.
 
Sebelumnya diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah mengungkap, bahwa anggaran terbesar di  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya untuk menggemukan pegawainya saja. Sedangkan anggaran untuk tugas menjaga keamanan masih terlalu “kurus” alias sedikit.
 
Sekjen Fitra, Yuna Farhan, memaparkan, pada RAPBN 2013, anggaran Polri mencapai Rp 43,4 triliun atau terbesar keempat dari seluruh Kementerian/Lembaga. Anggaran ini meningkat Rp 3,7 triliun dari APBN 2012, yakni Rp 39,7 triliun.
 
"Anggaran kepolisian banyak diperuntukan untuk belanja pegawainya," kata Yuna dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).
 
Berdasarkan catatan FITRA, lanjut Yuna, alokasi anggaran belanja pegawai 2013 mencapai Rp 29 triliun atau mencapai setengah dari pagu. Hal ini terus terjadi dari 2 tahun ke belakang.
 
"Pada 2011 anggaran belanja Rp 19 triliun menjadi Rp 28 triliun pada 2012. Ini berarti meningkat Rp 9,2 triliun," ujar Yuna.
 
Hal ini berbeda jauh dengan alokasi anggaran untuk keamanan dan ketertiban yang hanya sebesar Rp 7,7 triliun untuk tahun depan. Bahkan, angka ini harus dipotong sebesar Rp 2,3 triliun untuk program keamanan dan keselamatan lantas.
 
"Polri lebih suka memberikan anggarannya bagi peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan dibidang lantas dari pada untuk anggaran keamanan masyarakat," tukas Yuna.
 
Kondisi ini, imbuh Yuna, dapat berakibat tidak tertanganinya konflik horisontal secara cepat, lantaran kurangnya anggaran untuk operasi keamanan pada wilayah konflik.  (Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

DPR: Perlu Kajian Komprehensif untuk Lanjutkan Kurikulum 2013

18 Des 2014 - 11:28 · Anggota Komisi X DPR FPG Ferdiansyah mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan...


Hentikan Kurikulum 2013, Wakil Ketua DPR Sarankan Anies Ketemu M. Nuh

08 Des 2014 - 20:08 · Sebelum menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah...


Kasus Jero Wacik Tak akan Ganggu Pembahasan RAPBN

05 Sep 2014 - 09:16 · Menteri Keuangan Chatib Basri menyakinkan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan...


Harus Diawasi, RAPBN Anggarkan Dana Desa Rp 64 Triliun

04 Sep 2014 - 11:51 · Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 mengalokasikan anggaran transfer ke daerah...


Pertumbuhan Ekonomi 5,8 % dalam Asumsi Makro RAPBN 2015

04 Sep 2014 - 11:48 · Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan...


tshirthangout-banner_300x250