Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik

Sabtu, 13 Oktober 2012 - 11:58
Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik
Sumber gambar : Ilustrasi / Istimewa
JAKARTA, SON– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap untuk tidak korupsi. Asalkan, kesejahteraan Polri diutamakan.
 
"Kami mendorong pada tataran hukum. Salah satunya faktor kesejahteraan penegak hukum diharapkan mencegah perilaku koruptif. Kalau melanggar tidak ada ampun lagi," ujar Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli dalam forum diskusi bertajuk “KPK vs Polisi, Mimpi Pemberantasan Korupsi” di Wisma Antara, Jakarta, Sabtu (13/10/2012).
 
Terkait dengan kesejahteraan Polisi, Boy mencontohkan negara lain yang mensejahterakan para aparat hukumnya, seperti polisi di singapura dan Malaysia.
 
"Itu bahan pertimbangan realita. Katakanlah belajar dari kesejahteraan negara lain, seperti polisi Malaysia yang aparatnya disejahterakan," tutur Boy.
 
Sebelumnya diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah mengungkap, bahwa anggaran terbesar di  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya untuk menggemukan pegawainya saja. Sedangkan anggaran untuk tugas menjaga keamanan masih terlalu “kurus” alias sedikit.
 
Sekjen Fitra, Yuna Farhan, memaparkan, pada RAPBN 2013, anggaran Polri mencapai Rp 43,4 triliun atau terbesar keempat dari seluruh Kementerian/Lembaga. Anggaran ini meningkat Rp 3,7 triliun dari APBN 2012, yakni Rp 39,7 triliun.
 
"Anggaran kepolisian banyak diperuntukan untuk belanja pegawainya," kata Yuna dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).
 
Berdasarkan catatan FITRA, lanjut Yuna, alokasi anggaran belanja pegawai 2013 mencapai Rp 29 triliun atau mencapai setengah dari pagu. Hal ini terus terjadi dari 2 tahun ke belakang.
 
"Pada 2011 anggaran belanja Rp 19 triliun menjadi Rp 28 triliun pada 2012. Ini berarti meningkat Rp 9,2 triliun," ujar Yuna.
 
Hal ini berbeda jauh dengan alokasi anggaran untuk keamanan dan ketertiban yang hanya sebesar Rp 7,7 triliun untuk tahun depan. Bahkan, angka ini harus dipotong sebesar Rp 2,3 triliun untuk program keamanan dan keselamatan lantas.
 
"Polri lebih suka memberikan anggarannya bagi peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan dibidang lantas dari pada untuk anggaran keamanan masyarakat," tukas Yuna.
 
Kondisi ini, imbuh Yuna, dapat berakibat tidak tertanganinya konflik horisontal secara cepat, lantaran kurangnya anggaran untuk operasi keamanan pada wilayah konflik.  (Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

DPR Minta Pembahasan RAPBN Setelah Tax Amnesty

18 Feb 2016 - 16:57 · Anggota Banggar DPR Hendrawan Supratikno mengharapkan agar pembahasan RUU APBN Perubahan 2016 bisa...


Pengesahan RAPBN 2016 Hasilkan 2 Kesepakatan

01 Nov 2015 - 15:22 · Seluruh fraksi di DPR RI telah menyampaikan pendapatnya terkait RUU APBN 2016. Mayoritas fraksi...


DPR: Pengesahan RAPBN 2016 dengan Catatan

01 Nov 2015 - 15:18 · Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan jika disahkannya RAPBN 2016 itu dengan catatan. Catatan...


Ini Alasan Fraksi Gerindra Terima RAPBN 2016

31 Okt 2015 - 08:19 · Fraksi Gerindra memyetujui RPBN 2016 karena pemerintah berkomitmen memenuhi aspirasi Partai...


KIH Tegaskan RAPBN 2016 Sudah Selesai Dibhas

29 Okt 2015 - 18:50 · JAKARTA, Fraksi-Fraksi yang tergabung dalam Kolaisi Merah Putih (KMP) menyatakan pembahasan RUU...


 
tshirthangout-banner_300x250