Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik

Sabtu, 13 Oktober 2012 - 11:58
Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik
Sumber gambar : Ilustrasi / Istimewa
JAKARTA, SON– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap untuk tidak korupsi. Asalkan, kesejahteraan Polri diutamakan.
 
"Kami mendorong pada tataran hukum. Salah satunya faktor kesejahteraan penegak hukum diharapkan mencegah perilaku koruptif. Kalau melanggar tidak ada ampun lagi," ujar Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli dalam forum diskusi bertajuk “KPK vs Polisi, Mimpi Pemberantasan Korupsi” di Wisma Antara, Jakarta, Sabtu (13/10/2012).
 
Terkait dengan kesejahteraan Polisi, Boy mencontohkan negara lain yang mensejahterakan para aparat hukumnya, seperti polisi di singapura dan Malaysia.
 
"Itu bahan pertimbangan realita. Katakanlah belajar dari kesejahteraan negara lain, seperti polisi Malaysia yang aparatnya disejahterakan," tutur Boy.
 
Sebelumnya diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah mengungkap, bahwa anggaran terbesar di  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya untuk menggemukan pegawainya saja. Sedangkan anggaran untuk tugas menjaga keamanan masih terlalu “kurus” alias sedikit.
 
Sekjen Fitra, Yuna Farhan, memaparkan, pada RAPBN 2013, anggaran Polri mencapai Rp 43,4 triliun atau terbesar keempat dari seluruh Kementerian/Lembaga. Anggaran ini meningkat Rp 3,7 triliun dari APBN 2012, yakni Rp 39,7 triliun.
 
"Anggaran kepolisian banyak diperuntukan untuk belanja pegawainya," kata Yuna dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).
 
Berdasarkan catatan FITRA, lanjut Yuna, alokasi anggaran belanja pegawai 2013 mencapai Rp 29 triliun atau mencapai setengah dari pagu. Hal ini terus terjadi dari 2 tahun ke belakang.
 
"Pada 2011 anggaran belanja Rp 19 triliun menjadi Rp 28 triliun pada 2012. Ini berarti meningkat Rp 9,2 triliun," ujar Yuna.
 
Hal ini berbeda jauh dengan alokasi anggaran untuk keamanan dan ketertiban yang hanya sebesar Rp 7,7 triliun untuk tahun depan. Bahkan, angka ini harus dipotong sebesar Rp 2,3 triliun untuk program keamanan dan keselamatan lantas.
 
"Polri lebih suka memberikan anggarannya bagi peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan dibidang lantas dari pada untuk anggaran keamanan masyarakat," tukas Yuna.
 
Kondisi ini, imbuh Yuna, dapat berakibat tidak tertanganinya konflik horisontal secara cepat, lantaran kurangnya anggaran untuk operasi keamanan pada wilayah konflik.  (Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

DPR akan Gelar Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2015 pada 15 Agustus

11 Jul 2014 - 16:21 · DPR telah menyelesaikan masa sidang IV yang dimulai pada 12 Mei 2014 lalu sampai pada Kamis...


DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2013

04 Jul 2014 - 11:14 · Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013. Semua...


Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN-P Rp 1.876,9 Triliun

19 Jun 2014 - 11:28 · Sidang Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman pada Rabu (18/6/2014) malam...


Komisi XI DPR Setujui Asumsi Makro RAPBN-P 2014

12 Jun 2014 - 11:49 · Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati sejumlah indikator asumsi makro dalam Rancangan...


DPR Setujui Penunjukan KAP Pemeriksa Keuangan BPK 2013

05 Mar 2014 - 13:54 · Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI...


Jakowi-Basuki
 
tshirthangout-banner_300x250