Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik

Sabtu, 13 Oktober 2012 - 11:58
Polri Janji Tidak Korupsi, Asalkan Tingkat Kesejahteraan Naik
Sumber gambar : Ilustrasi / Istimewa
JAKARTA, SON– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap untuk tidak korupsi. Asalkan, kesejahteraan Polri diutamakan.
 
"Kami mendorong pada tataran hukum. Salah satunya faktor kesejahteraan penegak hukum diharapkan mencegah perilaku koruptif. Kalau melanggar tidak ada ampun lagi," ujar Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli dalam forum diskusi bertajuk “KPK vs Polisi, Mimpi Pemberantasan Korupsi” di Wisma Antara, Jakarta, Sabtu (13/10/2012).
 
Terkait dengan kesejahteraan Polisi, Boy mencontohkan negara lain yang mensejahterakan para aparat hukumnya, seperti polisi di singapura dan Malaysia.
 
"Itu bahan pertimbangan realita. Katakanlah belajar dari kesejahteraan negara lain, seperti polisi Malaysia yang aparatnya disejahterakan," tutur Boy.
 
Sebelumnya diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah mengungkap, bahwa anggaran terbesar di  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya untuk menggemukan pegawainya saja. Sedangkan anggaran untuk tugas menjaga keamanan masih terlalu “kurus” alias sedikit.
 
Sekjen Fitra, Yuna Farhan, memaparkan, pada RAPBN 2013, anggaran Polri mencapai Rp 43,4 triliun atau terbesar keempat dari seluruh Kementerian/Lembaga. Anggaran ini meningkat Rp 3,7 triliun dari APBN 2012, yakni Rp 39,7 triliun.
 
"Anggaran kepolisian banyak diperuntukan untuk belanja pegawainya," kata Yuna dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).
 
Berdasarkan catatan FITRA, lanjut Yuna, alokasi anggaran belanja pegawai 2013 mencapai Rp 29 triliun atau mencapai setengah dari pagu. Hal ini terus terjadi dari 2 tahun ke belakang.
 
"Pada 2011 anggaran belanja Rp 19 triliun menjadi Rp 28 triliun pada 2012. Ini berarti meningkat Rp 9,2 triliun," ujar Yuna.
 
Hal ini berbeda jauh dengan alokasi anggaran untuk keamanan dan ketertiban yang hanya sebesar Rp 7,7 triliun untuk tahun depan. Bahkan, angka ini harus dipotong sebesar Rp 2,3 triliun untuk program keamanan dan keselamatan lantas.
 
"Polri lebih suka memberikan anggarannya bagi peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan dibidang lantas dari pada untuk anggaran keamanan masyarakat," tukas Yuna.
 
Kondisi ini, imbuh Yuna, dapat berakibat tidak tertanganinya konflik horisontal secara cepat, lantaran kurangnya anggaran untuk operasi keamanan pada wilayah konflik.  (Bowo Santoso)
Komentar
 
Berita Terkait

DPR Setujui Penunjukan KAP Pemeriksa Keuangan BPK 2013

05 Mar 2014 - 13:54 · Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI...


Catatan Akhir Tahun 2013, Pemerintah Harus Hentikan Perbudakan Buruh

01 Jan 2014 - 17:07 · Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka pada wartawan, Rabu (1/1/2014) menyatakan meski...


Tahun Bunda-bunda Istana

23 Des 2013 - 11:10 · De fakto, Republik Indonesia dipimpin Presiden. Tetapi, disamping presiden, rupanya ada king maker...


DPR akan Bahas Perppu pada Akhir Tahun 2013

21 Okt 2013 - 12:15 · Nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sejak diterbitkan oleh Presiden Susilo...


Potong Anggaran, Selain Tidak Cerdas Pemerintah juga Hambat Kinerja Kementerian dan Lembaga

07 Jun 2013 - 21:52 · Wakil Ketua Komisi I DPR lainnya, Mahfudz Siddiq menilai Kasus pemotongan anggaran demi penghematan...


NasionalLainnya »rss

PDIP Sebut Abraham Samad dan Riyamizard sebagai Cawapres Jokowi

17 Apr 2014 - 13:59 · Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan purnawirawan TNI Riyamizard kembali...


tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki