Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Diskualifikasi 35 Caleg DPD RI

Minggu, 16 Maret 2014 - 14:33
Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Diskualifikasi 35 Caleg DPD RI
Sumber gambar : istimewa/net
JAKARTA, SOROTnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mendiskualifikasi 9 partai politik dan 35 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 25 kabupaten/kota sebagai peserta Pemilu 2014. Keputusan tersebut merupakan sanksi, karena mereka tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye hingga batas waktu yang ditentukan.
 
KPU mendasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal I angka 5.
 
Ke-35 Caleg DPD RI itu adalah di provinsi: 1. Aceh: Tgk T Abdul Muthalib, Teuku Mukhtar Anshari, 2. Sumatera Utara: Erick Sitompul, Edison Sianturi, 3. Riau: Susilo, 4. Sumatera Selatan: Shinta Paramita Sari, dan Taufikurrohman, 5.  Banten: Ahmad Rusdi Arif, 6. Jawa Tengah Sudir Santoso, 7. NTT: Aleksius Armanjaya, Arieston Dappa, Asyera Wondalero, Johanes Mat Ngare, Romanus Ndau, Tenggudai Petronella.
 
8. Kalimantan Barat: Agustinus Clarus, Moses Siong, Yakobus Kumis, Zakarias, 9. Kalimantan Timur: M Said, 10. Sulawesi Tengah: F Raymond Sahetapy, Zainuddin T Aminula, 11. Sulawesi Selatan Kasmawati Basalamah, 12. Sulawesi Tenggara: Junais Daranga, Kasmis, La Ode Sabri, Rahman Jihad, Sukiman Pabelu, Yafrudin, 13. Maluku: La Ode Rahim, Daniel Butu, Dirk Dicky Rumboirusi, Theofilus Waimuri,  14. Papua Barat: La Jumad, dan Usman Difinubun.
 
Kata Ferry, partai politik dan caleg DPD RI yang didiskualifikasi sebagai peserta pemilu karena terlambat atau tidak menyerahkan pelaporan dana kampanye atau terlambat pada 2 Maret 2014 pukul 18.00, maka secara otomatis calon anggota legilatifnya tak ada.
 
“Walau demikian, partai politik dan calon perseorangan DPD RI masih bisa mengajukan sengketa ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai keputusan  KPU mendiskualifikasi mereka. "Kami akan kirim surat diskualifikasi ke partai. Sepanjang menerima, berarti paprol tak bisa melakukan kampanye. Tapi kalau mengajukan sengketa ke Bawaslu, sepanjang gugatan itu belum diputuskan Bawaslu, bisa jadi putusannya lain dari Bawaslu," ujarnya menyarankan.
 
Hal demikian juga berlaku untuk calon DPD yang didiskualifikasi  KPU. Dimana KPU segera memberikan keterangan resmi kepada masyarakat terkait diskualifikasi tersebut.(SON/mm)
Komentar
 
Berita Terkait

Sabtu, DPR akan Kirim Putusan Nomenklatur Pembentukan Kabinet Jokowi-JK

24 Okt 2014 - 18:36 · Setelah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, dan mengkaji...


Jokowi Bisa Umumkan Susunan Kabinet Tanpa Putusan DPR RI

24 Okt 2014 - 18:21 · Politisi Gerindra Ramson Siagian menilai, pengiriman surat presiden ke DPR soal perubahan...


Jatuhkan Gus Dur, Pemuda Papua akan Laporkan Falah Amru ke DPP PDIP dan DPR RI

24 Okt 2014 - 17:54 · Menanggapi berita di Harian Jawa Pos yang terbit pada Kamis (23/10/2014) yang berjudul ‘Falah...


DPD Minta Kabinet Jokowi Perhatikan Daerah

24 Okt 2014 - 15:56 · Anggota DPD RI dari Sumatera Utara, yang juga Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba berharap...


Pemerintah Belum akan Menaikkan Harga BBM November Ini

24 Okt 2014 - 13:20 · Menjawab kekhawatiran rakyat terhadap rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintahan...


 
Jakowi-Basuki
 
tshirthangout-banner_300x250