Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Diskualifikasi 35 Caleg DPD RI

Minggu, 16 Maret 2014 - 14:33
Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Diskualifikasi 35 Caleg DPD RI
Sumber gambar : istimewa/net
JAKARTA, SOROTnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mendiskualifikasi 9 partai politik dan 35 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 25 kabupaten/kota sebagai peserta Pemilu 2014. Keputusan tersebut merupakan sanksi, karena mereka tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye hingga batas waktu yang ditentukan.
 
KPU mendasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal I angka 5.
 
Ke-35 Caleg DPD RI itu adalah di provinsi: 1. Aceh: Tgk T Abdul Muthalib, Teuku Mukhtar Anshari, 2. Sumatera Utara: Erick Sitompul, Edison Sianturi, 3. Riau: Susilo, 4. Sumatera Selatan: Shinta Paramita Sari, dan Taufikurrohman, 5.  Banten: Ahmad Rusdi Arif, 6. Jawa Tengah Sudir Santoso, 7. NTT: Aleksius Armanjaya, Arieston Dappa, Asyera Wondalero, Johanes Mat Ngare, Romanus Ndau, Tenggudai Petronella.
 
8. Kalimantan Barat: Agustinus Clarus, Moses Siong, Yakobus Kumis, Zakarias, 9. Kalimantan Timur: M Said, 10. Sulawesi Tengah: F Raymond Sahetapy, Zainuddin T Aminula, 11. Sulawesi Selatan Kasmawati Basalamah, 12. Sulawesi Tenggara: Junais Daranga, Kasmis, La Ode Sabri, Rahman Jihad, Sukiman Pabelu, Yafrudin, 13. Maluku: La Ode Rahim, Daniel Butu, Dirk Dicky Rumboirusi, Theofilus Waimuri,  14. Papua Barat: La Jumad, dan Usman Difinubun.
 
Kata Ferry, partai politik dan caleg DPD RI yang didiskualifikasi sebagai peserta pemilu karena terlambat atau tidak menyerahkan pelaporan dana kampanye atau terlambat pada 2 Maret 2014 pukul 18.00, maka secara otomatis calon anggota legilatifnya tak ada.
 
“Walau demikian, partai politik dan calon perseorangan DPD RI masih bisa mengajukan sengketa ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai keputusan  KPU mendiskualifikasi mereka. "Kami akan kirim surat diskualifikasi ke partai. Sepanjang menerima, berarti paprol tak bisa melakukan kampanye. Tapi kalau mengajukan sengketa ke Bawaslu, sepanjang gugatan itu belum diputuskan Bawaslu, bisa jadi putusannya lain dari Bawaslu," ujarnya menyarankan.
 
Hal demikian juga berlaku untuk calon DPD yang didiskualifikasi  KPU. Dimana KPU segera memberikan keterangan resmi kepada masyarakat terkait diskualifikasi tersebut.(SON/mm)
Komentar
 
Berita Terkait

MPR RI Minta Pengedar Film Blue dan Miras Dihukum Berat

28 Mei 2016 - 22:54 · Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menginginkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti...


DPR RI: Batam Harus Menjadi Industri yang Bisa Kejar Singapura

28 Mei 2016 - 21:58 · Ketua DPR RI menegaskan jika wilayah Batam oleh Presiden Soeharto dan BJ. Habibie saat memerintah...


Ketua DPR RI Minta Masyarakat Kritisi RUU Minol

28 Mei 2016 - 21:56 · Ketua DPR RI Ade Komarudin mnegaskan pihaknya meminta masyarakat dan pers untuk mengkritisi...


Genjot Pariwisata, Langkah Tepat RR Hadapi Kelesuan Ekonomi

28 Mei 2016 - 19:55 · Berbagai upaya yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli (RR)...


DPR Dukung Perppu Kebiri dan Hukuman Mati

26 Mei 2016 - 16:58 · Presiden Jokowi akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Anak...


 
 
tshirthangout-banner_300x250