Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Diskualifikasi 35 Caleg DPD RI

Minggu, 16 Maret 2014 - 14:33
Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Diskualifikasi 35 Caleg DPD RI
Sumber gambar : istimewa/net
JAKARTA, SOROTnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mendiskualifikasi 9 partai politik dan 35 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 25 kabupaten/kota sebagai peserta Pemilu 2014. Keputusan tersebut merupakan sanksi, karena mereka tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye hingga batas waktu yang ditentukan.
 
KPU mendasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal I angka 5.
 
Ke-35 Caleg DPD RI itu adalah di provinsi: 1. Aceh: Tgk T Abdul Muthalib, Teuku Mukhtar Anshari, 2. Sumatera Utara: Erick Sitompul, Edison Sianturi, 3. Riau: Susilo, 4. Sumatera Selatan: Shinta Paramita Sari, dan Taufikurrohman, 5.  Banten: Ahmad Rusdi Arif, 6. Jawa Tengah Sudir Santoso, 7. NTT: Aleksius Armanjaya, Arieston Dappa, Asyera Wondalero, Johanes Mat Ngare, Romanus Ndau, Tenggudai Petronella.
 
8. Kalimantan Barat: Agustinus Clarus, Moses Siong, Yakobus Kumis, Zakarias, 9. Kalimantan Timur: M Said, 10. Sulawesi Tengah: F Raymond Sahetapy, Zainuddin T Aminula, 11. Sulawesi Selatan Kasmawati Basalamah, 12. Sulawesi Tenggara: Junais Daranga, Kasmis, La Ode Sabri, Rahman Jihad, Sukiman Pabelu, Yafrudin, 13. Maluku: La Ode Rahim, Daniel Butu, Dirk Dicky Rumboirusi, Theofilus Waimuri,  14. Papua Barat: La Jumad, dan Usman Difinubun.
 
Kata Ferry, partai politik dan caleg DPD RI yang didiskualifikasi sebagai peserta pemilu karena terlambat atau tidak menyerahkan pelaporan dana kampanye atau terlambat pada 2 Maret 2014 pukul 18.00, maka secara otomatis calon anggota legilatifnya tak ada.
 
“Walau demikian, partai politik dan calon perseorangan DPD RI masih bisa mengajukan sengketa ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai keputusan  KPU mendiskualifikasi mereka. "Kami akan kirim surat diskualifikasi ke partai. Sepanjang menerima, berarti paprol tak bisa melakukan kampanye. Tapi kalau mengajukan sengketa ke Bawaslu, sepanjang gugatan itu belum diputuskan Bawaslu, bisa jadi putusannya lain dari Bawaslu," ujarnya menyarankan.
 
Hal demikian juga berlaku untuk calon DPD yang didiskualifikasi  KPU. Dimana KPU segera memberikan keterangan resmi kepada masyarakat terkait diskualifikasi tersebut.(SON/mm)
Komentar
 
Berita Terkait

Menkum dan HAM Hadiri Rapat Paripurna DPR RI

26 Nov 2014 - 12:32 · Dalam rapat paripurna DPR RI Rabu (26/11) di Gedung DPR RI, anggota DPR RI mengeluhkan Presiden...


Waketum PPP Minta Menkopolhukam Memahami Hak Berserikat

26 Nov 2014 - 11:24 · Wakil Ketua Umum DPP PPP, Fernita Darwis menilai tindakan Menkopolhukam Laksamana (Pur) Tedjo Edy...


PPUU Menginventarisir Prolegnas Usulan DPD

26 Nov 2014 - 11:00 · Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menginventarisir Program Legislasi Nasional...


Irman Gusman: Program Pembangunan Tak Jalan Akibat Dikuasai Pengusaha Luar Daerah

26 Nov 2014 - 10:53 · Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) Irman Gusman mengatakan banyak program pembangunan yang...


Sidak Komite II DPD RI Temukan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Bermasalah

26 Nov 2014 - 10:47 · Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, menilai bahwa pendistribusian gas elpiji subsidi 3 kg...


 
tshirthangout-banner_300x250