Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi

Rabu, 17 Oktober 2012 - 14:05
Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi
Sumber gambar : Koordinator Sigma, Said Salahudin / Istimewa
JAKARTA, SON– Adanya tersangka korupsi yang dilantik sebagai kepala daerah, menurut Koordinator Sigma (Sinergi untuk Masyarakat Demokrasi), Said Salahudin, bukanlah kesalahan dari sistem pemilihan langsung atau pilkada langsung. Tetapi, dari aturannya atau Undang Undang yang tidak melarang hal tersebut.
 
"Banyaknya koruptor yang tetap dilantik jadi kepala daerah atau mendapatkan promosi jabatan, itu tidak terkait dengan sistem pemilunya (pemilukada langsung). Melainkan akibat lemahnya aturan," ujar Said saat dihubungi SOROTnews.com, Selasa (16/10/2012).
 
Said pun, berpendapat seharusnya kasus ini menjadi perhatian DPR dan pemerintah untuk merevisi UU-nya. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melaksanakan UU saja. "Kalau UU tidak melarang, ya mereka tidak persoalkan," tegas Said.
 
Ketika ditanya, apa motif para wakil rakyat tidak merespon regulasi tersebut. Sedangkan, penyadapan yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tidak terlalu urgent sempat ngotot untuk direvisi. Said pun menjawab, bisa saja sebagai bagian keuntungan Partai Politik. "Boleh jadi tidak direspons karena kepala daerah atau pejabat yang tetap dilantik/ naik jabatan walaupun sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana dari kasus korupsi itu adalah kader dari parpol yang punya kursi di DPR. Tentu adanya ketegasan aturan akan merugikan mereka sendiri," jelas Said.
 
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, salah satu media nasional mengangkat headline, masih ada pemenang pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
 
Bahkan,Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait, pernah mengakui terdapat dua faktor kelemahan untuk menyaring calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, termasuk korupsi. Dua faktor ini adalah perundang-undangan dan aparat hukum.
 
Dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum penyelenggaraan kepala daerah, ternyata dinilai masih memberikan kesempatan terhadap tersangka atau terdakwa kasus hukum yang diancam hukuman di bawah lima tahun untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
 
"Jadi yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun masih lolos, apapun kasusnya," jelas Saut di Jakarta, Sabtu (8/1/2011). (Bisma Rizal)
Komentar
 
Berita Terkait

Setahun Tertunda, Pembahasan RUU Tapera Akan Kembali Dilanjutkan

28 Agu 2014 - 21:41 · Setelah sempat setahun tertunda, Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) akan...


DPR Akan Sahkan UU PIlkada September Mendatang

28 Agu 2014 - 18:20 · Dewan Perwakilan Rakyat Akan mengesahkan Rancang Undang-Undang Pilkada pada September mendatang....


Komisi XI DPR Diminta Tunda Pengesahan RUU Perbankan

28 Agu 2014 - 09:16 · Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) berharap Komisi XI DPR periode 2009-2014 dapat...


Papua Minta Pemerintah dan DPR Revisi UU Otsus

27 Agu 2014 - 11:22 · Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika pihaknya saat ini sedang merampungkan draft revisi UU...


Komisi III DPR Serahkan DIM RUU Perubahan UU No.13/2006

27 Agu 2014 - 10:35 · Komisi III DPR RI secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi RUU Perubahan...


 
tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki