Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi

Rabu, 17 Oktober 2012 - 14:05
Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi
Sumber gambar : Koordinator Sigma, Said Salahudin / Istimewa
JAKARTA, SON– Adanya tersangka korupsi yang dilantik sebagai kepala daerah, menurut Koordinator Sigma (Sinergi untuk Masyarakat Demokrasi), Said Salahudin, bukanlah kesalahan dari sistem pemilihan langsung atau pilkada langsung. Tetapi, dari aturannya atau Undang Undang yang tidak melarang hal tersebut.
 
"Banyaknya koruptor yang tetap dilantik jadi kepala daerah atau mendapatkan promosi jabatan, itu tidak terkait dengan sistem pemilunya (pemilukada langsung). Melainkan akibat lemahnya aturan," ujar Said saat dihubungi SOROTnews.com, Selasa (16/10/2012).
 
Said pun, berpendapat seharusnya kasus ini menjadi perhatian DPR dan pemerintah untuk merevisi UU-nya. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melaksanakan UU saja. "Kalau UU tidak melarang, ya mereka tidak persoalkan," tegas Said.
 
Ketika ditanya, apa motif para wakil rakyat tidak merespon regulasi tersebut. Sedangkan, penyadapan yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tidak terlalu urgent sempat ngotot untuk direvisi. Said pun menjawab, bisa saja sebagai bagian keuntungan Partai Politik. "Boleh jadi tidak direspons karena kepala daerah atau pejabat yang tetap dilantik/ naik jabatan walaupun sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana dari kasus korupsi itu adalah kader dari parpol yang punya kursi di DPR. Tentu adanya ketegasan aturan akan merugikan mereka sendiri," jelas Said.
 
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, salah satu media nasional mengangkat headline, masih ada pemenang pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
 
Bahkan,Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait, pernah mengakui terdapat dua faktor kelemahan untuk menyaring calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, termasuk korupsi. Dua faktor ini adalah perundang-undangan dan aparat hukum.
 
Dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum penyelenggaraan kepala daerah, ternyata dinilai masih memberikan kesempatan terhadap tersangka atau terdakwa kasus hukum yang diancam hukuman di bawah lima tahun untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
 
"Jadi yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun masih lolos, apapun kasusnya," jelas Saut di Jakarta, Sabtu (8/1/2011). (Bisma Rizal)
Komentar
 
Berita Terkait

Gugat ke MK, PDIP Desak UU MD3 Dibatalkan

24 Jul 2014 - 14:33 · Merasa didzalimi dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) karena pemenang Pilpres tidak otomatis...


Irman Gusman Temui Pimpinan KPK Bahas UU MD3

23 Jul 2014 - 15:36 · Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman melakukan diskusi soal UU MD3 (MPR, DPR, DPD,...


Ketua MPR Dukung Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU MD3

21 Jul 2014 - 12:21 · Seperti diketahui Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan Gugatan terhadap UU MD3 Setelah DPR...


Pembubaran BAKN Adalah Bentuk Kanibalisasi DPR

16 Jul 2014 - 03:37 · Penghapusan BAKN menyalahi perintah UUD pasal 23 yang menyatakan bahwa DPR wajib menindaklanjuti...


RUU RTRI agar Negara Memiliki Lembaga Penyiaran yang Kuat

15 Jul 2014 - 16:11 · Komisi I DPR RI sedang menginisiatifi RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) sebagai langkah...


 
Jakowi-Basuki