Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi

Rabu, 17 Oktober 2012 - 14:05
Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi
Sumber gambar : Koordinator Sigma, Said Salahudin / Istimewa
JAKARTA, SON– Adanya tersangka korupsi yang dilantik sebagai kepala daerah, menurut Koordinator Sigma (Sinergi untuk Masyarakat Demokrasi), Said Salahudin, bukanlah kesalahan dari sistem pemilihan langsung atau pilkada langsung. Tetapi, dari aturannya atau Undang Undang yang tidak melarang hal tersebut.
 
"Banyaknya koruptor yang tetap dilantik jadi kepala daerah atau mendapatkan promosi jabatan, itu tidak terkait dengan sistem pemilunya (pemilukada langsung). Melainkan akibat lemahnya aturan," ujar Said saat dihubungi SOROTnews.com, Selasa (16/10/2012).
 
Said pun, berpendapat seharusnya kasus ini menjadi perhatian DPR dan pemerintah untuk merevisi UU-nya. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melaksanakan UU saja. "Kalau UU tidak melarang, ya mereka tidak persoalkan," tegas Said.
 
Ketika ditanya, apa motif para wakil rakyat tidak merespon regulasi tersebut. Sedangkan, penyadapan yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tidak terlalu urgent sempat ngotot untuk direvisi. Said pun menjawab, bisa saja sebagai bagian keuntungan Partai Politik. "Boleh jadi tidak direspons karena kepala daerah atau pejabat yang tetap dilantik/ naik jabatan walaupun sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana dari kasus korupsi itu adalah kader dari parpol yang punya kursi di DPR. Tentu adanya ketegasan aturan akan merugikan mereka sendiri," jelas Said.
 
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, salah satu media nasional mengangkat headline, masih ada pemenang pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
 
Bahkan,Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait, pernah mengakui terdapat dua faktor kelemahan untuk menyaring calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, termasuk korupsi. Dua faktor ini adalah perundang-undangan dan aparat hukum.
 
Dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum penyelenggaraan kepala daerah, ternyata dinilai masih memberikan kesempatan terhadap tersangka atau terdakwa kasus hukum yang diancam hukuman di bawah lima tahun untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
 
"Jadi yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun masih lolos, apapun kasusnya," jelas Saut di Jakarta, Sabtu (8/1/2011). (Bisma Rizal)
Komentar
 
Berita Terkait

DPR Persilakan KIH Minta Perpu UU MD3 ke Presiden

30 Okt 2014 - 11:37 · Menanggapi Romahurmuziy yang mengklaim dirinya telah sah sebagai pimpinan PPP sesuai SK Kemenkum...


Pengangkatan Menteri, Okky Asokawati Nilai Jokowi Abaikan UU Kesehatan

28 Okt 2014 - 11:44 · Anggota DPR RI FPPP Okky Asokawati menilai Presiden Jokowi telah mengabaikan UU kesehatan UU No 18...


DPD Desak DPR Bahas Perppu Pilkada agar Tidak Terjadi Kekosongan Hukum

26 Okt 2014 - 15:06 · Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI Bambang Sadono mendesak agar DPR RI...


DPD Harus Ikut Membahas RUU Pencabutan Perpu Pilkada

15 Okt 2014 - 15:42 · Praktisi hukum tata negara Refly Harun menegaskan, jika DPR menolak Perpu (Peraturan Pemerintah...


Sadli Isra’ : Kevakuman Hukum Pilkada akan Rugikan Partai Politik

15 Okt 2014 - 15:22 · Guru besar hukum tata negara dan direktur pusat studi konstitusi fakultas hukum Universitas...


 
tshirthangout-banner_300x250