Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi

Rabu, 17 Oktober 2012 - 14:05
Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi
Sumber gambar : Koordinator Sigma, Said Salahudin / Istimewa
JAKARTA, SON– Adanya tersangka korupsi yang dilantik sebagai kepala daerah, menurut Koordinator Sigma (Sinergi untuk Masyarakat Demokrasi), Said Salahudin, bukanlah kesalahan dari sistem pemilihan langsung atau pilkada langsung. Tetapi, dari aturannya atau Undang Undang yang tidak melarang hal tersebut.
 
"Banyaknya koruptor yang tetap dilantik jadi kepala daerah atau mendapatkan promosi jabatan, itu tidak terkait dengan sistem pemilunya (pemilukada langsung). Melainkan akibat lemahnya aturan," ujar Said saat dihubungi SOROTnews.com, Selasa (16/10/2012).
 
Said pun, berpendapat seharusnya kasus ini menjadi perhatian DPR dan pemerintah untuk merevisi UU-nya. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melaksanakan UU saja. "Kalau UU tidak melarang, ya mereka tidak persoalkan," tegas Said.
 
Ketika ditanya, apa motif para wakil rakyat tidak merespon regulasi tersebut. Sedangkan, penyadapan yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tidak terlalu urgent sempat ngotot untuk direvisi. Said pun menjawab, bisa saja sebagai bagian keuntungan Partai Politik. "Boleh jadi tidak direspons karena kepala daerah atau pejabat yang tetap dilantik/ naik jabatan walaupun sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana dari kasus korupsi itu adalah kader dari parpol yang punya kursi di DPR. Tentu adanya ketegasan aturan akan merugikan mereka sendiri," jelas Said.
 
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, salah satu media nasional mengangkat headline, masih ada pemenang pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
 
Bahkan,Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait, pernah mengakui terdapat dua faktor kelemahan untuk menyaring calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, termasuk korupsi. Dua faktor ini adalah perundang-undangan dan aparat hukum.
 
Dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum penyelenggaraan kepala daerah, ternyata dinilai masih memberikan kesempatan terhadap tersangka atau terdakwa kasus hukum yang diancam hukuman di bawah lima tahun untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
 
"Jadi yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun masih lolos, apapun kasusnya," jelas Saut di Jakarta, Sabtu (8/1/2011). (Bisma Rizal)
Komentar
 
Berita Terkait

DPD RI dan Pertamina Mendukung Revisi UU Migas

30 Jan 2015 - 11:11 · Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung revisi Undang-Undang Nomor...


RUU Penyandang Disabilitas Harus Jadi Prolegnas Prioritas 2015.

29 Jan 2015 - 17:46 · Meskipun belum ada penetapan resmi, dalam rapat Baleg 29 Januari 2015, RUU Penyandang Disabilitas...


Paripurna DPD RI Setujui 85 RUU Prolegnas 2015-2019

28 Jan 2015 - 18:46 · Sidang Paripurna DPD RI menyetujui 85 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif dalam list...


DPD RI: Perpanjangan Kontrak PT. Freeport Langgar UU

28 Jan 2015 - 14:25 · Komite II DPD RI menilai perpanjangan kontrak PT. Freeport melanggar UU No.4 tahun 2009 tentang...


Para Pakar Dukung Usulan DPD RI Soal RUU Wawasan Nusantara

28 Jan 2015 - 11:04 · Sejumlah pakar dan ahli hukum mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan...


 
tshirthangout-banner_300x250
 
Jakowi-Basuki