Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi

Rabu, 17 Oktober 2012 - 14:05
Tersangka Korupsi Bisa Jadi Pemimpin Daerah, Peraturan Peserta Pilkada Harus Direvisi
Sumber gambar : Koordinator Sigma, Said Salahudin / Istimewa
JAKARTA, SON– Adanya tersangka korupsi yang dilantik sebagai kepala daerah, menurut Koordinator Sigma (Sinergi untuk Masyarakat Demokrasi), Said Salahudin, bukanlah kesalahan dari sistem pemilihan langsung atau pilkada langsung. Tetapi, dari aturannya atau Undang Undang yang tidak melarang hal tersebut.
 
"Banyaknya koruptor yang tetap dilantik jadi kepala daerah atau mendapatkan promosi jabatan, itu tidak terkait dengan sistem pemilunya (pemilukada langsung). Melainkan akibat lemahnya aturan," ujar Said saat dihubungi SOROTnews.com, Selasa (16/10/2012).
 
Said pun, berpendapat seharusnya kasus ini menjadi perhatian DPR dan pemerintah untuk merevisi UU-nya. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melaksanakan UU saja. "Kalau UU tidak melarang, ya mereka tidak persoalkan," tegas Said.
 
Ketika ditanya, apa motif para wakil rakyat tidak merespon regulasi tersebut. Sedangkan, penyadapan yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tidak terlalu urgent sempat ngotot untuk direvisi. Said pun menjawab, bisa saja sebagai bagian keuntungan Partai Politik. "Boleh jadi tidak direspons karena kepala daerah atau pejabat yang tetap dilantik/ naik jabatan walaupun sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana dari kasus korupsi itu adalah kader dari parpol yang punya kursi di DPR. Tentu adanya ketegasan aturan akan merugikan mereka sendiri," jelas Said.
 
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, salah satu media nasional mengangkat headline, masih ada pemenang pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
 
Bahkan,Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait, pernah mengakui terdapat dua faktor kelemahan untuk menyaring calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, termasuk korupsi. Dua faktor ini adalah perundang-undangan dan aparat hukum.
 
Dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum penyelenggaraan kepala daerah, ternyata dinilai masih memberikan kesempatan terhadap tersangka atau terdakwa kasus hukum yang diancam hukuman di bawah lima tahun untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
 
"Jadi yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun masih lolos, apapun kasusnya," jelas Saut di Jakarta, Sabtu (8/1/2011). (Bisma Rizal)
Komentar
 
Berita Terkait

Wakil Ketua DPR Dorong Pilkada Serentak Tetap Digelar Sesuai Jadwal

30 Jul 2015 - 15:54 · Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendorong Pilkada serentak tetap digelar sesuai jadwal meskipun...


Komisi III DPR RI Pertanyakan Kesiapan Pengamanan Pilkada Di Maluku

30 Jul 2015 - 14:55 · Komisi III DPR-RI menanyakan rencana strategis serta kesiapan Polda Maluku dalam mengamankan...


Keputusan MK Terkait Pilkada Harus Disempurnakan

29 Jul 2015 - 18:57 · Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan anggota...


Penundaan Pilkada Langgar Nilai Demokrasi

29 Jul 2015 - 15:58 · Menyikapi adanya pasangan tunggal calon Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota dan kemudian Pemilihan...


MPR RI Minta Kaji UU Pilkada Calon Tunggal dan Mundur dari DPR RI

29 Jul 2015 - 13:29 · Menyusul terjadinya pasangan calon tunggal di Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015...


Jakowi-Basuki